Iklan Ali Prakosa

Perda Perlindungan Lingkungan Hidup Rawan Tarik Ulur Kepentingan

Mojokerto, Lenteramojokerto.com Perda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH ) tak henti-hentinya mendapatkan sorotan dari pihak Mahasiswa. Pasalnya para pemodal pemilik tambang atau pengusaha yang beriirisan dengan limbah kemungkinan juga akan menitipkan kepentinganya dalam kebijakan daerah yang akan disahkan tersebut.

Ana Yuskristiyaningsih Ketua II Bidang eksternal PC PMII Mojokerto mengatakan bahwa PPLH yang digadang gadang menjadi alat perlindungan rakyat di lingkungan tambang ada kemungkinan akan banyak pihak yang memasukan kepentinganya, hal itu karena perda tersebut diduga akan memberikan pembatasan para pemodal tersebut untuk melakukan eksploitasi alam.

” Kita akan plototi terus bagaimana perjalanan dari perda PPLH, karena itu rawan kepentingan yang masuk terutama adalah para pengusaha tambang, ” jelasnya.

lebih lanjut mahasiswa Unim ini juga mejelaskan berdasarkan temuanya bahwa tidak sedikit dari perusahaan perusahaan maupun tambang gallian c yang berada diatas Lahan pertanian pangan berkelajutan ( LP2B ). ia berharap bahwa perda ini tak ada intervensi dari pihak luar dan perda tersebut riil menjadi perlindungan rakyat bawah.

” Dari data temuan kami galian C di jatidukuh misalnya hampir 80 persen berada diatas lahan LP2B, sedangkan banyak pula pabrik di wilayah kutorejo yang masih beerdiri di lahan pangan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko mengatakan bahwa pembahasan raperda PPLH sudah dalam tahap akhir. Pihak legislatif saat ini sudah berancang-ancang menyelenggarakan paripurna pengesahan Raperda Lingkungan ini.

“Akhir desember sudah disahkan, Insya Allah kami segera paripurnakan,” papar Arif, Selasa (21/12/2021).

BeritaLainnya

Politisi dari fraksi PPP juga membenarkan jika sebelumnya Raperda PPLH sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dinilaikan. “iya benar sudah dinilaikan ke Provinsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa Draft Rancangan Perda yang digadang mampu menjawab persoalan di Kabupaten Mojokerto sudah diserahkan ke Gubernur Jatim untuk dikoreksi.

“Saat ini dewan sudah menyerahkan draft tersebut ke Gubernur,” ucap Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto Rabu (8/12/2021).

Lebih lanjut, Edi juga mengatakan, adapun draft yang diberikan ke Gubernur masih draft yang lama.
“Ya masih yang lama, belum direvisi. Nanti akan diberikan catatan oleh Gubernur dan setelahnya akan direvisi,” ujar politisi dari PKB.

Pria yang berdomisili di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg ini mengatakan, Perda yang digadang mampu mengatasi permasalahan lingkungan di Mojokerto ini sangat berkaitan dengan UU 32 Tahun 2009.

“Arah raperda ini memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus ancaman terhadap pelaku kerusakan lingkungan,” pungkasnya. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist