Iklan Ali Prakosa

Penyaluran BLT DBHCT Kota Mojokerto Dinilai Tebang Pilih

 

Lentramojokerto.com | Mojokerto – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT DBHCT) yang dilakukan Pemkot Mojokerto dirasa tebang pilih. Pasalnya dari total 500 karyawan buruh PT. Bokormas, tercatat hanya 97 buruh yang mendapatkan pembagian hasil cukai tersebut.

Keresahan puluhan karyawan PT Bokormas ini disampaikan ke Komisi III DPRD Kota Mojokerto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (8/2/2022).

Salah satu perwakilan buruh Bokormas Saifudin merasa adanya tebang pilih dalm penyaluran dana bantuan langsung tunai yang berasal dari dana bagi hasil cukai rokok. Dalam pemaparan Syaifudin, dari total kurang lebih 500 karyawan hanya 97 orang yang mendapatkan.

“Dampak yang diperoleh karyawan itu menyeluruh bukan hanya warga kota saja, karena penyakit itu ndak bisa tebang pilih dan diakui atau tidak buruh menyumbang kepada pemerintah,” jelasnya saat berada di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto.

BACA JUGA :  Peringati HUT Ke-21, DPC Demokrat Kota Mojokerto Bagi Sembako dan Donor Darah

Sementara itu, Sri Wahyuni Ketua SBTK Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ( FNPBI ) Mojokerto mempertanyakan alokasi dana yang diperuntukan DBHCT dengan sisa 5,8 milyar rupiah.

“Kami mempertanyakan kemana sisa anggaran yang sisa milyaran tersebut,” ungkapnya.

Penyaluran BLT DBHCT
RDP Komisi III DPRD Kota Mojokerto bersama buruh PT Bokormas tentang penyaluran BLT DBHCT Kota Mojokerto

Di sisi lain Mulyadi anggota Komisi III mengatakan bahwa ia akan mengajukan ke provinsi agar ada perubahan aturan sehingga kedepan akan kita ajukan agar bukan hanya warga kota yang mendapatkan tapi karyawan pabrik rokok secara menyeluruh.

“Yang jelas kita akan memperjuangkan agar tak sampai adanya ketimpangan, dan akan kita ajukan ke propinsi,” jelasnya.

BeritaLainnya

Sementara itu Kabag Perekonomian Ary Setiawan menjelaskan bahwa BLT DBHCT ada Di tahun 2021, nantinya Di BLT 2022 bahwa kami akan melibatkan serikat Buruh yang ada agar kebijakan mencapai arus bawah.

” Kami sudah berkirim surat ke Bapeda Propinsi Jawa Timur yang berisi Saran evaluasi bahwa Buruh di pabrik merupakan satu kesatuan, agar pemberian BLT buka berdasarkan domisili namun secara menyeluruh, ” Jelasnya.

BACA JUGA :  Peringati HUT Ke-21, DPC Demokrat Kota Mojokerto Bagi Sembako dan Donor Darah

Lebih lanjut kabag perekonomian juga Menyarankan Agar Buruh memberikan suport juga menyurati propinsi agar dorongan perubahan aturan pada tahun berikutnya makin kuat jika akan lebih baik legislatif juga turut mendorong kebijakan tersebut.

” Bahwa sisa DBHCT akan kembali ke kas daerah yang nantinya akan ditambahkan DBHCT pada tahun berikutnya, jadi tidak perlu khawatir terkait sisa dana tersebut, ” tutupnya. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist