Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Kartu tani yang digadang mampu memberikan kemudahan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi nyatanya masih tidak bisa memberikan manfaat untuk petani di Mojokerto. Bahkan, Dewan Kabupaten Mojokerto menilai kartu yang sudah berlaku di pulau Jawa sejak tahun 2018 ini malah mempersulit petani.
“Persoalan kartu tani sendiri malah membuat petani semakin sulit, karena sekarang petani sudah tidak bisa lagi membeli pupuk eceran dengan tunai, sementara kebutuhan pupuk sangat mendesak,” ucap Abdul Hakim, anggota komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/5/2021).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim mengatakan kepada lenteramojokerto.com, bahwa kurangnya sosialisasi dan belum meratanya distribusi kartu tani kepada petani menjadi penyebab kartu tani tidak bisa memberikan kemudahan kepada petani secara maksimal di Mojokerto.
“Malah mempersulit petani, sejak adanya kartu tani petani semakin sulit mendapat pupuk subsidi. Soalnya petani yang pegang kartu tani masih sedikit, PPL Kecamatan juga kurang sosialisasi,” ucap hakim.
Politisi dari fraksi PKB juga menjelaskan, persoalan kelangkaan pupuk juga menjadi atensi dari komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto. Ia juga mengaku kelangkaan pupuk bersubsidi di Mojokerto ini dikarenakan pengurangan jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat.
“Komisi 2 pernah sidak di gudang banyak stok akan tetapi rata rata non subsidi dikarenakan pupuk subsidi dari pemerintah pusat dikurangi jatahnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk langkah tindak lanjut hakim akan saya berkordinasi dengan pimpinan komisi 2 DPRD Kabupaten Mojokerto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, sampai hari ini distribusi kartu tani masih belum maksimal. Ia juga mengatakan hanya sekitar 5 ribu petani yang sudah mendapatkan kartu tersebut.
“Dari total 71,438 petani di Kabupaten Mojokerto hanya sekitar 3,000 sampai 5,000 petani yang dapat, sangat sedikit sekitar 7 persen,” kata Teguh saat diwawancara secara eksklusif oleh lenteramojokerto.com
Teguh juga menilai, lambatnya pihak percetakan kartu sakti untuk petani yang ditangani oleh pihak Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi penyebab kartu tersebut mengalami kendala dalam pendistribusian.
“Masalahnya pihak BNI yang mencetak kartu itu lambat, tugas kita hanya mendata petani ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setelah itu yang mencetak pihak BNI, namun sampai hari ini yang dapat hanya 5000 petani,” jelasnya. (Diy)