Iklan Ali Prakosa

Tidak Memiliki Izin, Pembangunan Perumahan Elit di Surodinawan Dihentikan Satpol PP

 

Surodinawan, Lenteramojokerto.com – Aktivitas pengurukan lahan yang rencananya akan dilakukan pembangunan perumahan di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon terpaksa harus dihentikan Satpol PP, Kamis (7/10/2021).

Pemberhentian tersebut lantaran pihak pengembang tidak memiliki izin apapun dari pemerintah setempat. Izin itu meliputi izin pengeringan lahan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pembangunan perumahan elit yang terletak di RT 38 RW 09 tersebut saat ini masih dalam tahap pengurukan dan pemadatan lahan seluas 100×60 meter persegi. Nampak sebuah alat berat beroperasi di lokasi proyek.

Satpol pp, kota mojokerto, pembangunan perumahan elit, surodinawan
Satpol PP Hentikan Paksa Pembangunan perumahan elit di Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto

Pengurukan dan pemadatan lahan yang sudah berjalan 4 hari itu akhirnya dihentikan paksa tim dari Satpol PP Kota Mojokerto. Petugas penegak Perda mengeluarkan alat berat dari lokasi proyek, lalu menutup akses ke lahan dengan pagar besi. Hanya saja, petugas tidak menyita alat berat tersebut sebagai barang bukti.

BACA JUGA :  Peringati HUT Ke-21, DPC Demokrat Kota Mojokerto Bagi Sembako dan Donor Darah

“Sesuai Perda Kota Mojokerto nomor 5 tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, aktivitas ini belum memiliki izin. Memang sudah mengajukan izin pengeringan, tapi masih proses, izinnya belum keluar. Sehingga aktivitas ini sementara kami hentikan dulu,” kata Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Satpol PP Kota Mojokerto Nurman Sihombing.

Proyek perumahan ini dikerjakan pengembang asal Surabaya. Pihak developer akan membangun 34 perumahan elit tipe 63 di atas lahan 6.000 meter persegi tersebut.

BeritaLainnya

Nurman menjelaskan, pengembang wajib mengantongi izin pengeringan tanah atau izin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Karena lahan yang mereka gunakan berstatus ruang terbuka hijau (RTH). Selanjutnya, developer juga wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Mojokerto.

“Asalnya ini dulu RTH. Pihak developer harus mengajukan izin pengeringan dulu, baru setelah itu terkait izin bangunan gedung,” terangnya.

BACA JUGA :  Peringati HUT Ke-21, DPC Demokrat Kota Mojokerto Bagi Sembako dan Donor Darah

Namun, pengembang nekat memulai pembangunan perumahan elit tanpa mengantongi izin apapun dari Pemkot Mojokerto. Tidak hanya itu, pengurukan dan pemadatan lahan merusak jalan paving di lingkungan sekitarnya akibat dilalui truk-truk pengangkut tanah uruk.

Alih-alih bertindak tegas, Satpol PP Kota Mojokerto tidak memberi sanksi apapun terhadap pengembang perumahan nakal ini. “Untuk sanksinya kami persuasif. Jadi, setelah nanti semua perizinan sudah diurus, sudah dapat menunjukkan izin, kami akan membuka barikade, pengembang dapat melanjutkan aktivitas lagi,” jelas Nurman.

Pelaksana pengurukan lahan, Ruli hanya bisa pasrah saat tim dari Satpol PP menghentikan paksa pekerjaannya. Ia berdalih tidak tahu menahu ihwal perizinan proyek perumahan tersebut. “Saya hanya pelaksana pengurukan saja,” tandasnya. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist