Mojokerto, LenteraMojokerto – Wali Murid siswa SD dan SMP merasa di PHP dengan program seragam gratis Pemerintah Kota Mojokerto. Sebab, program yang seharusnya sudah terealisasi di awal tahun pelajaran 2022 malah macet karena gagal lelang hingga dilakukan tender ulang.
Salah satu Wali Murid siswa SMPN 4 Kota Mojokerto FL (35) mengaku kecewa belum terwujudnya janji pemerintah yang akan memberikan 3 stel kain seragam untuk anaknya, apalagi saat ini tahun ajaran baru sudah dimulai. Tak ayal, FL terpaksa membeli seragam baru memakai uang pribadinya.
“Katanya dapat (seragam gratis). Masak sudah selesai pengenalan lingkungan sekolah belum dapat juga. Jadinya saya harus beli yang baru dulu,” kata FL, Jumat, (19/8/2022).
Untuk membeli 3 stel seragam ini, FL harus mengeluarkan uang sekitar Rp 455 ribu. 1 stel ia beli di toko dengan harga Rp 200 ribu sedangkan stelan batik ia disuruh membeli ke sekolah dengan harga Rp 255 ribu.
“3 stel itu terdiri dari seragam nasional (putih biru), pramuka, dan batik khas sekolah Kota Mojokerto. Itu belum beli sepatu, tas, dan kebutuhan sekolah lainnya,” ungkapnya.
Senada dengan FL, salah satu orang tua wali murid SMPN 1 Kota Mojokerto juga mengeluhkan hal yang sama. Janji wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dianggap pupus lantaran tidak sesuai dengan janji yang diberikan.
“Saat pendaftaran, pihak sekolah menjanjikan dapat seragam gratis sesuai 3 stel. Tapi katanya (kakak kelas) diberikan dipertengahan semester biasanya, kalau memang gratis seharusnya diberikan dari awal masuk. Kalau begini kan tidak ada gunanya seragam gratis,” tandas salah satu orang tua wali murid yang enggan disebut namanya.
Molornya pembagian seragam gratis untuk siswa-siswi SD dan SMP di Kota Mojokerto, tahun ajaran 2022/2023, diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid.
Hal itu dikarenakan paket pengadaan seragam gratis yang sedianya untuk siswa baru yang diterima PPDB tahun ini sempat gagal tender. Gagalnya tender paket pengadaan seragam gratis itu sendiri dipicu spesifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak sesuai dengan produk.
“Logikanya memang seharusnya dibagikan di awal tahun ajaran baru. Tapi ya bagaimana lagi karena memang terkendala ada aturan TKDN sehingga gagal. Saya akui saya salah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemkot Mojokerto telah menganggarkan Rp 1.261.326.000 untuk pengadaan kain seragam yang ditujukan siswa SMP. Namun, tender tersebut gagal lantaran tidak ada peserta yang lulus evaluasi hingga akhirnya dilakukan tender ulang pada 3 Juni 2022.
Selain itu, Pemkot Mojokerto juga menganggarkan Rp. 1.189.343.430 untuk pengadaan kain seragam untuk siswa Kelas 1. Sayangnya, tender tersebut gagal dan dilakukan tender ulang pada tanggal 3 Juni 2022. (Diy)