Iklan Ali Prakosa

Meski Belum Direvisi, Raperda Perlindungan Lingkungan Hidup Diserahkan ke Gubernur

Mojokerto, Lenteramojokerto – Meskipun mendapatkan banyak catatan dari beberapa pihak, nyatanya tidak membuat DPRD untuk merevisi draft Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Bahkan saat ini draft tersebut sudah diserahkan ke Gubernur Jatim untuk dikoreksi.

“Saat ini dewan sudah menyerahkan draft tersebut ke Gubernur,” ucap Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto saat dikonfirmasi Lenteramojokerto.com, Rabu (8/12/2021).

Lebih lanjut, Edi juga mengatakan, adapun draft yang diberikan ke Gubernur masih draft yang lama.

Galian C, Edi Ikhwanto, Karangdieng, Komisi III, Raperda Perlindungan Lingkungan
Edi Ikhwanto (putih), Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto

“Ya masih yang lama, belum direvisi. Nanti akan diberikan catatan oleh Gubernur dan setelahnya akan direvisi,” ujar politisi dari PKB.

Pria yang berdomisili di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg ini mengatakan, Perda yang digadang mampu mengatasi permasalahan lingkungan di Mojokerto ini sangat berkaitan dengan UU 32 Tahun 2009.

“Arah raperda ini memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus ancaman terhadap pelaku kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

BeritaLainnya

Sebelumnya, Draft Raperda Perlindungan Lingkungan Hidup rampung diselesaikan tim ahli (TA) dan Komisi III DPRD Mojokerto. Namun, draft tersebut mendapatkan kritikan oleh peserta Public Hearing, Selasa (29/6/2021). Tidak hanya itu, beberapa peserta Public Hearing menilai Draft RPPLH tersebut terkesan copy-paste UU No 32 Tahun 2009.

Ketua PMII Mojokerto periode 2020 – 2021, Ihwanul Qirom menyampaikan, Draft Raperda PPLH yang disusun oleh DPRD Mojokerto masih jauh dari kata sempurna bahkan terlihat hanya Copy-Paste UU PPLH.

“Seperti di Pasal 57, bunyinya masih NKRI bukan wilayah Mojokerto. Ini menunjukkan bahwa Draft ini copy-paste dengan UU no 32 dan masih belum disesuaikan,” ucapnya.

PMII juga mengharapkan dengan adanya RPPLH bisa meminimalisir perusakan lingkungan yang kerap kali terjadi di wilayah Mojokerto.

“Seperti Galian Ilegal, Galian yang merusak jalur irigasi, dan juga galian yang tidak melakukan reklamasi bisa ditindaklanjuti dengan adanya Raperda ini,” pungkasnya.
(Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist