Lenteramojokerto.com, Mojokerto – Sejumlah oknum yang mengatasnamakan pengurus KPRI Budi Artha menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas tahun 2021, Selasa (28/6/2022). Meski begitu, Rapat yang berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto dinilai tidak sah dan cacat hukum.
Ketua KPRI Budi Artha Malikan mengtakan, sejumlah pengurus KPRI Budi Artha yang mngundang rapat kali ini secara resmi mundur. Sehingga Mlikan menganggap jika Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Luar biasa yang mengatasnamakan KPRI Budi Arta kali ini tidak sah secara hukum.
“Jadi mereka itu sudah mundur dari KPRI Budi Artha sejak dua bulan yang lalu, dan kami telah melakukan pergantian antar waktu pada mereka,” kata Malikan kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).
Malikan juga mengaku jik sebelumnya dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Sekertaris Daerah Teguh Gunarko M.Si dan Plt Kadis Pendidikan Ardi Sepdianto, serta Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Abdulloh Muhtaryang di mediasi oleh Wakil Bupati Mojokerto, dr H. Muhammad Al Barra. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa sebelum diadakan RAT, terlebih dahulu diadakan Audit
“Tidak ada namanya rapat-rapat sebelum RAT,” ujar Abah Malikan.
Malikan juga menilai apa yang di lakukan oleh sejumlah mantan pengurus KPRI Budi Arta adalah upaya salah satu oknum Wakil Ketua yang berambisi sebagai Ketua
“itu adalah ulah oknum yang berambisi sebagai Ketua KPRI Budi Arta, padahal dia baru gabung baru Lima Bulan dan tidak bisa dijadikan Pengurus, karena dalam AD/ART sebagai pengurus itu minimal menjadi anggota Dua tahun,” ujar Malikan
“Dan saya juga telah menunjuk pengacara untuk melaporkan oknum tersebut ke Polisi karena mengambil Stempel untuk mengundang anggota untuk hadir dalam RAT hari ini, tanpa ijin,” imbuh Malikan. (Diy)
