Iklan Ali Prakosa

Perpres Dana Abadi Pesantren Dinilai Janggal oleh Kiai di Mojokerto

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Anggaran atau Dana Abadi Pesantren menuai sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali Para Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Mojokerto yang merasa terdapat kejanggalan dalam Perpres tersebut.

Kritikan sejumlah kiai yang berada di Mojokerto lantaran tidak menginginkan jika pemerintah terlalu masuk dalam mengatur berbagai hal tentang pesantren. Seperti yang disampaikan Pengasuh Ponpes Robithotul Ulum, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, KH Masrihan Ashari, yang tidak menginginkan jika pemerintah ikut campur mengatur kurikulum yang seharusnya menjadi kewenangan pesantren.
“Memang negara mulai atau menjanjikan adanya pendampingan dan pendanaan. Tetapi juga dengan banyak laporan-laporan keuangan lain yang harus disampaikan,” jelas Mustyar DPC PKB Mojokerto itu, Senin (20/9/2021).

Dirinya juga berharap kepada yang memiliki kewenangan dapat memberikan pencerahan atau sosialisasi terkait berbagai isu terkait Perpres tersebut kepada seluruh pengasuh Ponpes.

“Saya titip kepada Bu Ayni Zuhro (Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto) untuk mengumpulkan para kiai agar diberi penjelasan yang terang terkait Perpres no 82 ini. Hal itu agar para kiai tidak takut menerima bantuan dari pemerintah untuk pesantren,” ungkapnya.

Perpres, Pesantren, Dana Abadi Pesantren

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh menyampaikan, hadirnya Perpres nomor 82 tahun 2021 ini sebagai upaya untuk menghadirkan negara kedalam pendidikan pesantren, Selain itu, Perpres tersebut dapat dijadikan legal standing dalam undang-undang pesantren.

BACA JUGA :  Pabrik Pengolahan Bonggol Jagung di Dawarblandong Terbakar

“sebagai wujud hadirnya pemerintah dan negara secara konstitusi terhadap pendidikan pesantren di Indonesia, Perpres ini merupakan legal standing untuk melengkapi UU pesantren,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto.

BeritaLainnya

Ayni Zuhro juga beranggapan, dengan disahkannya Perpres tersebut bisa menjadikan Ponpes mendapat hak yang sama dengan lembaga pendidikan formal laiinya.

“Perpres dan lembaga formal punya hak yang sama dalam memperoleh fasilitas anggaran, lulusan, dan materi yang diajarkan juga ikut diakui sebagai bagian pembangunan bangsa ini,” terang Ayni Zuroh.

Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto juga berjanji akan mengawal perpres tersebut sampai tingkat Kabupaten.

“Jelas mendukung perpres ini kami akan kawal sampai ke tingkat Kabupaten,” kata Ayni Zuroh

Ainy juga menegaskan akan memenuhi permintaan para Kiai dengan membentuk tim kecil guna memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan mengenai pesantren ini kepada para pengasuh dan pengurus pondok pesantren yang ada di Kabupaten Mojokerto.

BACA JUGA :  Ricuh! Mahasiswa di Mojokerto Dipukul Oknum Polisi Saat Demo BBM Naik

“Ini merupakan buah perjuangan PKB yang selama ini dilakukan, agar pondok pesantren mendapatkan pengakuan dari negara,”pungkasnya.

Diketahui, di dalam UU Pesantren juga diatur tentang dana abadi pesantren dan dana hibah. Dana hibah bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

Pada Pasal 3 dijelaskan, pendanaan penyelenggaraan pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren diatur di Pasal 4. Disebutkan di pasal tersebut, pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren. Dana bisa berupa uang, barang dan jasa. Soal bentuk dana itu diatur di Pasal 5.

Sementara soal dana abadi pesantren diatur di Pasal 23. Pada ayat (1) berbunyi, Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dijelaskan pada ayat (2), dana abadi pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist