Mojokerto, LenteraMojokerto – Molornya pengadaan seragam gratis tahun ajaran 2022/2023 menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto. Sebab, hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai, seragam baru ini belum tersedia dan masih dilelang ulang.
Program prioritas Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari di dunia pendidikan yang ditujukan membantu wali murid berjalan tidak sesuai harapan. Sebab, para orang tua siswa terpaksa merogoh kocek pribadinya untuk membeli 3 stel seragam diantaranya, seragam nasional, pramuka ataupun seragam ciri khas Kota Mojokerto.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti menilai proses lelang pengadaan seragam ini terlalu mepet dengan tahun ajaran baru. Dirinya mempertanyakan sistem pelelangan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
“Harusnya pelaksanaan tender di awal-awal tahun, andaikan ada tender gagal, kan bisa tidak sampai menggangu waktu PPDB dan tidak sampai telat. Apakah sistemnya tidak bisa diperbaiki?,” Ucap Ery.
Politisi PDI-P ini mengungkapkan, pengadaan seragam gratis Kota Mojokerto yang molor seolah menjadi fenomena tahunan. Dirinya mencatat, kasus serupa juga terjadi pada tahun 2019. Begitu juga pada tahun 2020 dan tahun 2021, dirinya juga mendapatkan laporan serupa.
Permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun ini, lanjut Ery menuturkan, Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa dijadikan evaluasi. Salah satunya dengan menyelesaikan proses lelang pengadaan seragam sekolah gratis tersebut, sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Harusnya kan waktu PPDB, sebelum mulai tahun ajaran baru siswa menerima seragam agar tidak sampai beli sendiri, kan begitu logikanya. Kalau beli sendiri ya lumayan loh harganya,” tutur Ery.
Menyikapi hal ini, Ery berjanji bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Dia berharap tahun ajaran baru tahun depan bisa tepat waktu. Sebab, pembagian seragam sekolah gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Kota Mojokerto.
“Ini masukan buat saya, nanti saya tanyakan ke Dinas Pendidikan. Saya akan evaluasi dan kami akan diskusikan dengan Pemkot Mojokerto,” pungkas Ery. (Diy)