Iklan Ali Prakosa

Buku Penunjang Tidak Memiliki NSBN Beredar, Walimurid Sayangkan Dewan Mojokerto Tidak Bersikap Tegas

 

Mojokerto Kabupaten, lenteramojokerto.com Kasus peredaran buku penunjang tidak memiliki NSBN yang dilakukan salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Mojokerto terus berlanjut. Kali ini, wali murid korban, Hadi Purwanto ST, menyampaikan kekecewaaanya terhadap DPRD Kabuaten Mojokerto dalam rapat Hearing dengan Badan Kehormatan, Kamis (30/9/2021).

Dalam rapat Hearing dengan Badan Kehormatan (BK) di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Hadi menyampaikan kekecewaan kepada ketua BK. Hal tersebut lantaran laporan yang sudah ia sampaikan ke Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto sudah 3,5 bulan yang lalu dan mestinya saat ini sudah dilakukan sidang kode etik terhadap oknum Dewan tersebut

“Kalau laporan saya ditangapi mungkin saat sudah dilakukan sidang kode etik, atau mungkin bapak -bapak ini melindungi teman seprofesinya sesama Dewan” kata Hadi Purwanto S.T

BACA JUGA :  Pupuk Mahal, Disperta Mojokerto: Subsidi Dicabut

Lebih lanjut Hadi yang didampingi ketua Umum LSM MP2KKN Mojokerto tershebut, mempertanyakan langkah kongret yang telah dilakukan oleh Ketua dan BK DPRD Mojokerto terhadap penanganan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik salah satu DPRD kabupaten Mojokerto.
“Apa rencana kongret Ketua DPRD dan Badan Kehormatan kabupaten Mojokerto untuk selanjutnya terkait perkara ini ?,” ucapnya.

Buku Penunjang, Buku Tidak Memiliki NSBN
Rapat Hearing Walimurid Korban Peredaran Buku Penunjang Tidak Memiliki NSBN dengan BK DPRD Kabupaten Mojokerto

Hadi juga menyayangkan Ketua dan BK yang tidak berani bersikap tegas dengan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian secara sah anggota DPRD sebagai terlapor terbukti bersalah.

“Apakah DPRD Kabupaten Mojokerto telah mengesahkan peraturan terbaru tentang Tata beracara BK sesudah Peraturan DPRD kabupaten Mojokerto No. 2 tahun 2015 tentang cara beracara Badan Kehormatan?,” pungkasnya.

Subandi mewakili dari DPRD mengatakan bahwa tujuan Hearing hari ini adalah, kami dari Dewan ingin tau secara langsung masalahnya karena surat aduan yang telah dikirim 4 bulan lalu tidak bisa di pahami secara detail pekaranya

“Kalau memang bersalah maka sikap kami DPRD ya lebik baik kehilangan salah satu anggota daripada 50 anggota lain ikut terkena imbas salah satu anggota” jelas Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar tersebut. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist