Iklan Ali Prakosa

Seutas Pandangan Tentang Permendikbud dan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Opini– Kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi (Kampus) memang masih menjadi momok yang tak kunjung usai. Tak sedikit kasus kekerasan seksual yang dilakukan civitas akademika, baik itu mahasiswa maupun dosen, bermunculan. Tak sedikit pula, kasus tersebut tidak nampak, entah terbungkam atau dibungkam.

 

Dalam laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang ditujukan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukan, kasus pelecehan seksual tertinggi berada dilingkup kampus dengan 14 laporan. Disusul dengan Pondok pesantren yang menduduki posisi ke dua dengan 10 kasus, dan  8 kasus berasal dari jenjang pendidikan SMA/SMK dan 4 kasus dari SMP.

 

Sumber : Katadata.com

 

Bahkan dalam laporan testimoni para penyitas kekerasan seksual yang berhasil dihimpun Tirto, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post dalam program kolaborasi yang bertajuk #NamaBaikKampus menyampaikan, sejak 13 Februari hingga 28 Maret 2019, sebanyak 207 orang mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Dari angka diatas, sebanyak 174 kasus pelecehan seksual berhubungan dengan perguruan tinggi.

 

Kasus pelecehan tersebut terjadi oleh civitas akademika yang terjadi dalam kampus, maupun diluar kampus disaat kegiatan kemahasiswaan seperti, Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, atau acara kemahasiswaan.

 

Pelecehan seksual tersebut, tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 kampus. Sekitar 88 persen kasus pelecehan seksual, berasal dari kampus-kampus di Pulau Jawa. Semarang dan Yogyakarta menjadi dua kota dengan jumlah penyintas paling banyak.

 

Peta Persebaran Kekerasan Seksual di Kampus

kampus

Sumber : Testimoni para penyintas untuk kolaborasi #NamaBaikKampus  Peta: Wan Ulfa, Mojok.co

 

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi penting untuk segera dihapuskan. Bagaimana tidak, tempat dimana insan menuntut ilmu agar bisa lebih baik dengan bekal ilmu dan karakter malah dirusak dengan hantu-hantu pelecehan seksual. Merespon hal ini, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi penting untuk diwujudkan.

 

Pro dan Kontra Permendikbud 30/2021

Namun, Permendikbud 30/2021 sendiri masih memunculkan pro dan kontra. Salah satu yang santer diperdebadatkan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang dinilai para pihak kontra malah melegalkan sex bebas. Sedangkan bagi para pihak yang sepakat dengan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ ini menganggap dengan adanya frasa tersebut, tidak harus dipahami bahwa aturan itu bisa ditafsirkan melegalisasi perzinaan. alam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan seksual, frasa ”tanpa persetujuan korban” digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam relasi yang tidak seimbang atau asimetris, risiko mahasiswa menjadi korban tindak kekerasan seksual dosen, pembimbingnya, seniornya, dan sebagainya sangat tinggi karena di sana hubungan yang terjalin adalah relasi ketertundukan.

Namun, bukan menganggap pro dan kontra itu tidak penting. hanya saja, lebih penting bagi saya untuk menguati kebijakan tersebut di wilayah kampus. Bagaimanapun juga kekerasan seksual ini begitu mencekam, dan dikampuslah kita harus mengoptimalkan kekuatan kita untuk mengawal. Daripada berkutat dalam perdebatan ini dan melupakan substansinya, apalagi merevisi Permendikbud PPKS ini, lebih baik kita menyiapkan dan menguatkan Satgas.

BeritaLainnya

 

Satgas PPKS

 

Perlu disadari bahwa jantung dari pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 ini berada dalam satuan tugas (Satgas). Hal ini dikarenakan tim inilah yang kelak bakal menangani semua laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus. Pencegahan seksual di kampus seperti yang dicita-citakan Permendikbud ini bakal mentah jika Satgas ini gagap dalam penyelidikan, maupun penyidikan. Apalagi jika anggota satgas ini hanya terdiri dari unsur Dosen dan Mahasiswa. Tidak tegasnya Satgas dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual, malah bisa menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum.

 

Bukan tanpa sebab, nyatanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, banyak yang berakhir dengan bebasnya pelaku dari jeratan penjara. Seperti dalam Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang digarap tim peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam survei terhadap 1.586 responden pada Mei-Juli 2020, sebanyak 57% kasus kekerasan seksual berakhir tanpa penyelesaian.

 

Selain itu, sebanyak 39,9 % kasus kekerasan seksual berhenti hanya dengan pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, 23,8% Penyelesaian masalah kekerasan seksual dengan jalan damai atau secara kekeluargaan. Ada juga pelaku yang membayar tindakan kekerasan seksual tersebut dengan menikahi korban dengan prosentase 26,2%. Sedangkan, hanya 19,2% predator kekerasan seksual berhasil dipenjarakan korban.

 

Sumber : Katadata.com

Melihat hal diatas menunjukan betapa susahnya kita dalam memberantas kejahatan seksual di Indonesia. Untuk itu, penting bagi anggota satgas untuk ditempa dalam banyak hal, termasuk mental, investigasi dan wawasan hukum terkait kekerasan seksual. Hal ini juga menjadi tantangan Satgas untuk tetap independen dalam menangani kasus pelecehan seksual di Kampus. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya satgas harus berhadapan dengan Dosennya.

 

Permasalahan kedua yang perlu dihadapi Satgas yaitu membuat pelaku jera. Tentunya dengan hukuman administrasi dengan ancaman paling berat pemecata belum cukup memberikan efek jera. Setidaknya, agar pelaku bisa jera dan tidak mengulangi perbuatanya lagi perlu untuk ditindak secara pidana. Untuk itu penting bagi satgas bisa bekerjasama bahkan berjalan bersama dengan pihak kepolisian.

 

Satgas juga penting untuk bekerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi keperempuanan dan advokat. Selain sebagai penguatan keilmuan dan kopetensi dalam penanganan kasus, dengan bekerjasama dengan pihak eksternal tersebut satgas bisa lebih profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual. Karena, dengan adanya permendikbud ini, malah bisa berpotensi untuk dijadikan pelaku agar lolos dari jeratan hukum pidana. Yang saya takutkan dikemudian hari ada korban pelecehan seksual dikampus yang melapor ke pihak terkait berakhir dengan ucapan ‘kasus ini sudah diselesaikan oleh pihak kampus melaliu satgasnya, karena sekarang ada permendikbud 30/2021’. Dan semoga saja itu tidak terjadi.

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist