Iklan Ali Prakosa

Dewan Segera Sahkan Perda Lingkungan Hidup Akhir Bulan

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – DPRD Kabupaten Mojokerto akan segera menggelar rapat paripurna pada bulan ini. Paripurna tersebut untuk mengesahkan Rancangan Peratutan Daerah (Raperda) yang sudah disusun oleh pihak legislati, salah satunya Perda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) .

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko mengatakan bahwa pembahasan raperda  PPLH sudah dalam tahap akhir. Pihak legislatif saat ini sudah berancang-ancang menyelenggarakan paripurna pengesahan Raperda Lingkungan ini.

“Akhir desember sudah disahkan, Insya Allah kami segera paripurnakan,” paparnya Arif saat dikonfirmasi Lenteramojokerto.com, Selasa (21/12/2021).

Politisi dari fraksi PPP juga membenarkan jika sebelumnya Raperda PPLH sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dinilaikan. “iya benar sudah dinilaikan ke Provinsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa Draft Rancangan Perda yang digadang mampu menjawab persoalan di Kabupaten Mojokerto sudah diserahkan ke Gubernur Jatim untuk dikoreksi.

“Saat ini dewan sudah menyerahkan draft tersebut ke Gubernur,” ucap Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto saat dikonfirmasi Lenteramojokerto.com, Rabu (8/12/2021).

Lebih lanjut, Edi juga mengatakan, adapun draft yang diberikan ke Gubernur masih draft yang lama.

“Ya masih yang lama, belum direvisi. Nanti akan diberikan catatan oleh Gubernur dan setelahnya akan direvisi,” ujar politisi dari PKB.

 

Pria yang berdomisili di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg ini mengatakan, Perda yang digadang mampu mengatasi permasalahan lingkungan di Mojokerto ini sangat berkaitan dengan UU 32 Tahun 2009.

 

“Arah raperda ini memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus ancaman terhadap pelaku kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

 

Inisiatif RPPLH

Bermula dari maraknya kerusakan lingkungan hidup membuat ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lingkungan.

BeritaLainnya

Dengan adanya Perda ini, diharapkan bisa menjadi komponen untuk melindungi perusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Karena kewenangan dari pemerintah kabupaten hanya untuk menindak lanjuti Perda. Kalau tidak ada Perda kita ndak berani, Satpol PP tidak berani untuk melakukan tindakan penegakan.” ucap Anggota Komisi III DPRD Mojokerto, Sugianto pada, Minggu (28/3/2021).

Untuk melindungi daerah Mojokerto dari kerusakan lingkungan, membuat Dewan berinisiatif untuk mendorong pembuatan perda tentang Perlindungan Lingkungan.

“Untuk Perda ini sudah masuk dalam Prolegda, sehingga tahun ini kita usahakan sudah selesai.” tukasnya.

Setelah Draft Raperda Perlindungan Lingkungan Hidup diselesaikan tim ahli (TA) dan Komisi III DPRD Mojokerto tidak membuat Raperda ini lapas dari kritikan. dalam Public Hearing yang digelar oleh pihak lehislatif, Selasa (29/6/2021 sejumlah peserta Public Hearing menyoroti Draft RPPLH tersebut terkesan copy-paste UU No 32 Tahun 2009.

 

Ketua PMII Mojokerto periode 2020 – 2021, Ihwanul Qirom menyampaikan, Draft Raperda PPLH yang disusun oleh DPRD Mojokerto masih jauh dari kata sempurna bahkan terlihat hanya Copy-Paste UU PPLH.

“Seperti di Pasal 57, bunyinya masih NKRI bukan wilayah Mojokerto. Ini menunjukkan bahwa Draft ini copy-paste dengan UU no 32 dan masih belum disesuaikan,” ucapnya.

 

PMII juga mengharapkan dengan adanya RPPLH bisa meminimalisir perusakan lingkungan yang kerap kali terjadi di wilayah Mojokerto.

 

“Seperti Galian Ilegal, Galian yang merusak jalur irigasi, dan juga galian yang tidak melakukan reklamasi bisa ditindaklanjuti dengan adanya Raperda ini,” pungkasnya. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist