Lenteramojokerto.com, Mojokerto – Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto yang saat ini berada di Kecamatan Sooko sering menjadi jujukan warga setempat unjuk rasa. Hal ini harusnya menjadi atensi pihak Pemkab Mojokerto untuk memikirkan jalur alternatif sebagai pengalihan arus lalulintas saat terjadinya aksi massa yang berjumlah besar, seperti Jalan KH Surgi.
Mochamad Sholeh, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak kepada pihak Pemkab Mojokerto segera merealisasikan dan mentuntaskan pembangunan Jalan KH Surgi, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
“Sebagian sudah dibangun, tapi belum tuntas. Seharusnya, itu dibangun hingga tembus ke Jalan By Pass,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut, pria asli Kecamatan Sooko ini, menegaskan usulan pembangunan Jalan tersebut telah masuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2022.
Dengan begitu, upaya penuntasan pembangunan ruas jalan tersebut wajib menjadi prioritas. ’’Karena sudah masuk SIPD, maka harus diprioritaskan,’’ lanjut Soleh.
Ruas Jalan tersebut, menurut legislator asal partai Nasdem tersebut ini bisa menjadi jalur alternatif ke Jalan By Pass Mojokerto.
Bahkan, ruas itu dapat digunakan akses menuju area perkantoran di Jalan ini. Sehingga, dia mencontohkan, apabila ada aksi demonstrasi, massa aksi bisa dilewatkan ruas jalan tersebut. Agar, tak menimbulkan kemacetan di jalan-jalan protokol seperti Jalan RA Basuni.
Soleh menegaskan, penuntasan pembangunan infrastruktur jalan dapat berdampak besar kepada daerah. Karena, perbaikan infrastruktur jalan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Mengingat, aksesbilitas suatu daerah bisa menghidupkan ekonomi sebuah kawasan. ’’Area Sooko, Japan, sampai Balongmojo Puri bisa bergerak ekonominya. Ruas itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi baru di Sooko dan Puri,’’ tegasnya.
Pihaknya menambahkan, penuntasan pembangunan ruas Jalan KH Surgi tersebut amat diharapkan masyarakat Sooko dan Puri. ’’Ruas jalan itu sedang ditunggu-tunggu masyarakat. Saat Musrenbang tingkat kecamatan bahkan sudah ada pembahasan dari Bappeda dan DPUPR,’’ tambah Soleh.
Sebelumnya pihak Pemerintahan Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kab Mojokerto juga sudah melayangkan surat permohonan pembangunan/ pengecoran Jalan KH Surgi tersebut kepada pihak Pemkab Mojokerto. Sayangnya hingga saat ini belum juga terealisasi. ( Diy )
