Iklan Ali Prakosa

Pupuk Subsidi Langka, Dewan Nilai Penyusunan E-RDKK Tidak Optimal

Mojokerto, Lenteramojokerto.com Kelangkaan pupuk subsidi yang melanda petani Mojokerto mendapatkan sorotan dari Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim menilai penyusunan alokasi pupuk melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) yang dilakukan Dinas Pertanian tidak optimal.

“Harus ditingkatkan (penyusunan e-RDKK) karena masih banyak petani dan poktan (kelompok tani) yang masih belum merasakan (pupuk bersubsidi),” kata Hakim saat diwawancarai lenteramojokerto.com, Selasa (30/11/2021).

Pupuk Subsidi, Abdul Hakim, Mojokerto
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim (Dua dari kiri)

Lebih lanjut, Hakim juga mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harusnya tepat sasaran dan megutamakan petani kecil.

“Jangan sampai orang yang punya lahan puluhan hektar menggunakan pupuk bersubsidi semua,” tegas politisi dari fraksi PKB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah mengaku jika kelangkaan pupuk di Mojokerto disebabkan alokasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) dari Dinas Pertanian tidak dicukupi oleh pusat.

“Alokasi pupuk di RDKK yang diajukan tidak dicukupi oleh pusat sehingga terjadi kekurangan pupuk,” ucap singkat Nurul saat dikonfirmasi Lenteramojokerto.com, Senin (29/11/2021).

Terpisah, Kasi Pupuk dan Pestisida (Disperta) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Syaifudin mengatakan, pemerintah pusat hanya memenuhi 77 persen dari yang diajukan Disperta melalui sistem RDKK. Itupun zatah dosis pupuk juga dipangkas.

BACA JUGA :  Tahun 2022, Produksi Jagung di Mojokerto Meningkat

“Yang kami ajukan melalui e-RDKK sekitar 66.207 ton cuman tidak dipenuhi. Itupun ada yang dipangkas dosisnya, seperti pupuk urea yang awalnya perhektar dapat 300 kg sekarang hanya 150 kg,” ucapnya.

Saat ini, dinas pertanian masih berupaya untuk mendapatkan stok pupuk bersubsidi tambahan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, disetiap kios pertanian juga ditambah alokasi pupuk non subsidi sebagai alternatif pupuk subsidi yang masih langka.

“Sudah kita ajukan ke Provinsi untuk penambahan stok pupuk bersubsidi, kita juga menambah stok pupuk non subsidi di setiap kios. Hanya saja pupuk non subsidi harganya lebih mahal, sejak bulan Juli lalu juga harganya naik,” pungkasnya. (Diy)

 

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist