Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Kartu Tani yang diluncurkan oleh Kementrian Pertanian untuk mempermudah distribusi pupuk bersubsidi nyatanya masih belum bisa dirasakan petani di Kabupaten Mojokerto secara maksimal. pasalnya sampai saat ini, Senin (3/5/2021) kartu sakti yang ditujukan untuk kesejahteraan petani tersebut hanya mampu didistribusikan sekitar 7 persen dari jumlah petani Kabupaten Mojokerto.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, sampai hari ini distribusi kartu tani masih belum maksimal. Ia juga mengatakan hanya sekitar 5 ribu petani yang sudah mendapatkan kartu tersebut.
“Dari total 71,438 petani di Kabupaten Mojokerto hanya sekitar 3,000 sampai 5,000 petani yang dapat, sangat sedikit sekitar 7 persen,” kata Teguh saat diwawancara secara eksklusif oleh lenteramojokerto.com
Teguh juga menilai, lambatnya pihak percetakan kartu tani yang ditangani oleh pihak Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi penyebab kartu tersebut mengalami kendala dalam pendistribusian.
“Masalahnya pihak BNI yang mencetak kartu itu lambat, tugas kita hanya mendata petani ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setelah itu yang mencetak pihak BNI, namun sampai hari ini yang dapat hanya 5000 petani,” jelasnya.
Adapun syarat untuk mendapatkan kartu tani Teguh menjelaskan, petani tersebut harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan). Lalu, petani harus mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Lebih lanjut untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dinas pertanian tidak menggunakan kartu tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Soalnya kartu tersebut belum bisa di aplikasikan di Kabupaten Mojokerto, untuk mengambil pupuk petani datang ke kios dengan menunjukan surat pengantar dari desa. Kalau pakek kartu petani kan enak tinggal digesek saja,” pungkasnya. (Diy)