Korupsi Bank Jatim Mojokerto, Negara Rugi Rp 1,1 Miliar

Lenteramojokerto.com | Surabaya – Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Bank Jatim Mojokerto mencapai Rp 1,1 miliar. Hal ini diungkapkan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dalam persidangan, Selasa (28/6/2022).

Sidang tersebut dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB di PN Tipikor Surabaya. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Melly Indra Putri auditor dari BPKP Jawa Timur sebagai saksi ahli.

JPU Kota Mojokerto Erwan Adi Priyono mengatakan, dalam perhitungan saksi ahli terdapat kerugian negara atas tindakan korupsi ditubuh Bank Jatim Cabang Mojokerto. Kerugian tersebut mencapai angka Rp 1,1 miliar.

“Kerugian negara sekitar Rp 1,1 miliar, sesuai hitungan auditor BPKP Jawa Timur,” ucap JPU Kota Mojokerto Erwan Adi Priyono saat dikonfirmasi lenteramojokerto.com, Rabu (29/6/2022).

BACA JUGA :  Kejari Dalami Dugaan Penyelewengan Dana CSR Kota Mojokerto

Erwan mengatakan jika kerugian negara ini bersumber dari penyaluran kredit yang dilakukan terdakwa Iwan Sulistiyono.

Diketahui, Iwan sudah dua kali mengajukan kredit kepada Bank Jatim Mojokerto. Pertama, terjadi di tahun 2013 dengan menggunakan CV Dwi Dharma dan yang kedua pada tahun 2014 dengan menggunakan PT Mega Cipta Selaras.

“Kredit pertama menggunakan metode Kepress dan kedua pakai rekening koran. Setelah dihitung BPKP ada kerugian negara,” papar Erwan.

BeritaLainnya

Dugaan penyimpangan terjadi dalam penyaluran dan penggunaan kredit modal kerja dari Bank Jatim Cabang Mojokerto kepada CV Dwi Dharma di tahun 2013 dan PT Mega Cipta Selaras pada 2014.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditemukan kerugian negara Rp 1,49 miliar.

BACA JUGA :  Diduga Dukun Cabul, Warga Tutup Paksa Praktik Pengobatan Alternatif di Gedeg

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. (Diy)

BeritaTerkait

Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terkini



Add New Playlist