info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Kemensos Malas Sanksi Pendamping PKH yang Merankap Supplier BPNT di Mojokerto

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Kemensos, PKH, Supplier, BPNT, E-warong, Mojokerto
Foto Kemensos RI saat inspeksi E-warong di Mojokerto

Lenteramojokerto.com, MOJOKERTO – Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terkesan malas memberi sanksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Mojokerto yang merangkap Supplier E-Warong. Kemensos hanya meminta para pendamping ini memilih antara tetap menjadi PKH atau Supplier Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Auditor lingkungan Insperktorat Jendral Kemensos RI, Dadan Triadi mengatakan, dari 9 agen e-warung di Kutorejo dirinya menemukan 5 e-warung milik pendamping PKH.

BACA JUGA :  Korban Pencabulan di Sooko Berpotensi Bertambah jadi 22 Anak

“Ini sudah ketahuan bahwa agen ini meski tidak secara langsung mengelola, rata-rata yang mengelola istrinya, kan itu tidak boleh,” ucap Dadan, Selasa (24/5/2022).

Dadan mengatakan, PKH yang merangkap menjadi Supplier ini merupakan tindakan yang menyalahi aturan.
“Terus terang itu memang tidak boleh ya. Ini kan sudah kita lihat lansung, kita berikan pilihan saja,” katanya.

Meski begitu, Kemensos enggan memberikan sanksi kepada PKH yang jadi Supplier BPNT. Seperti kepada Korcam PKH Kutorejo yang diketahui bernama Slamet Hariyanto. Padahal, Slamet diketahui jadi pemasok komiditi buah-buahan di agen Nur Ainiyah. Tetapi Kemensos enggan memberi sanksi dan meminta selamet memilih antara tetap menjadi pendamping PKH atau menjadi Supplier.

BACA JUGA :  Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Ditetapkan Tersangka

Apabila memilih sebagai supplier, maka harus mengudurkan diri atau berhenti sebagai pedamping PKH, begitupun sebaliknya.

“Kalau tetap mau jadi pedamping, ya tidak boleh lagi jadi supplier komoditi berkaitan dengan BPNT. Katanya (Slamet) masih mau pikir-pikir dulu,” sambung Dadan.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra