info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Sejumlah Pedagang di Pasar Tradisional Masih Pasang Harga Minyak Goreng Mahal

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Lenteramojokerto.com, Mojokerto – Pemerintah Pusat melalui Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) menetapkan harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter. Namun, sejumlah pedagang minyak goreng di pasar tradisionalmasih menjual harga diatasnya.

Hal ini diakui Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah minimarket di wilayahnya, Kamis (20/1/2022) sore hari.

Dalam pemaparan Ikfina, alasan pedagang yang masih menjual minyak goreng dengan harga mahal lantaran saat mereka membeli, harga minyak masih di atas 14 ribu.
“Bisa jadi para pedagang kecil kita belinya diatas 14 ribu, kalau kemudian dijual 14 ribu otomatis mereka mengalami kerugian,” paparnya.

BACA JUGA :  Kemensos Malas Sanksi Pendamping PKH yang Merankap Supplier BPNT di Mojokerto
Harga, minyak goreng, mojokerto,
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmati saat tinjau harga minyak goreng

Agar para pedagang kecil di wilayahnya tidak mengalami kerugian, Bupati perempuan pertama Kabupaten Mojokerto ini berjanji akan segera menggelar operasi pasar dalam waktu dekat.

“Nanti akan kita bantu masyarakat di pasar-pasar rakyat dengan operasi pasar yang segera kita laksanakan dalam beberapa hari kedepan,” janjinya.

 

Adapun terkait sanksi penjual yang masih menggunakan harga mahal, Ikfina mengatakan bakal mengikuti arahan dari pusat.

BACA JUGA :  Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Peluang Petani Indonesia, Mendag Lutfi di WEF 2022: Jangan Dirusak Standar Ganda

“Untuk sementara kita menunggu produk yang resmi terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan sanksi yang harus diberikan apabila terjadi di lapangan tidak sesuai dengan arahan pusat. Kita masih menunggu pegangan tindak lanjut terhadap kebijakan ini,” ucap orang nomor satu di Mojokerto ini.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra