ADVERTISEMENT

RDP Proyek Gagal Kota Mojokerto, Dewan Curigai Ada Praktek Tengkulak Proyek

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Lenteramojokerto.com | DPRD Kota Mojokerto –
Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) komisi II DPRD Kota Mojokerto bersama PU dan DLH soal Gagalnya sejumlah proyek prestisius senilai milyaran Dewan Mencurigai adanya pola pola tengkulak proyek dari rezim yang menguntungkan beberapa pihak.

Proyek prestisius rehabilitasi Taman Alun-alun tugu Majapahit dengan tinggi 45 meter senilai Rp 2.8 miliar yang dikerjakan oleh CV Indraprasta diperkirakan hanya menghasilkan 20 persen pengerjaan. Sementara  Taman Budaya pada Wisata Bahari Mojokerto senilai Rp 3,9 miliar yang dikerjakan CV Aspira Utama asal Tuban baru pemasangan tiang pancang saja.

Junaidi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dalam RDP mengatakan  bahwa gagalnya proyek tak hanya tahun ini namun di tahun 2020 kemarin juga banyak proyek mangkrak, dan sekarang hal itu terulang lagi bahkan dengan nilai yang lebih besar.

“Kami mencurigai adanya pola pola yang tidak bertanggungjawab, hampir setiap tahun menyisakan persoalan persoalan yang sama. Fakta di Lapangan tidak ada yang sampai target bahkan parahnya hanya pengerjaan sebesar 20 persen”, jelas juned kamis  ( 30/12/2021).

Lebih lanjut juned juga menegaskan harus ada perencanaan yang matang, misalnya perencanaan sampai diajukan pelelangan di awal tahun sehingga jika ada kendala kecil masih ada waktu dan tidak mepet akhir tahun sehingga nantinya menghasilkan pemegang tender yang berkwalitas.

” Jadi kita mohon perencanaan harus ada schedule waktu agar tidak pada bulan bulan yang kritis sehingga menghasilkan output pemenang tender yang berkwalitas “, jelasnya.

Tidak sedikit bendera pemegang tender berkwalitas diatas kertas dipakai oleh orang orang lokal artinya hanya sekedar pinjam bendera.

” Seperti orang orang yang mengerjakan alun alun, taman bahari yang mengerjakan adalah orang orang lokal bukan orang dari pemegang tender. Saat kami sidak mereka tidak tau siapa bosnya. Artinya pola pola seperti ini harus diputus ” Tutupnya.

Sementara itu, Bambang Mujiono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rehab Alun-Alun dan taman budaya wisata bahari menjelaskan bahwa pemegang tender proyek rehabilitasi alun alun sudah mengundurkan diri pada tanggal 27 kemarin.

” Langkah kami sesuai dengan regulasi yang ada yaitu memutus kontrak dan melakukan blokir “, jelasnya .

Selain itu, Bambang yang juga Kepala DLH Kota Mojokerto mengklaim bahwa pengerjaan  alun alun sudah mencapai 59,55 persen.

” Pengerjaan yang sudah dilaporkan ke kami dari konsultan pengawas pengerjaan rehabilitasi alun alun mencapai kurang lebih 59,55 persen”, terangnya.

Saat disinggung soal pekerja alun alun yang belum terbayar, ia tak tau menau karena hal itu adalah ranah dari pemegang tender, bukan pihaknya.

Senada dengan Juned, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzy Pancasilawan saat berada di ruang komisi II menegaskan harus ada regulasi dan memfilterasi Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, hal itu terkait dengan CV yang memiliki kemampuan pengerjaan 2,5 miliar bisa langsung mengerjakan tender 15 miliar.

Lebih lanjut politisi PDI P ini juga menerangkan banyak temuan pemegang tender mesub kontrakan dibawah tangan, hal ini harus ada regulasi yang mengatur secara lokal yang mengikat dan mengatur mekanisme sub kontrak.

” Jadi Ketika adanya aturan lokal yang mengatur khusus tentang sub kontrak akan lebih aman dan yang lebih penting dalam kecurigaan kami bahwa terdapat rezim yang melakukan praktek tengkulak proyek, hal itu karena kami melihat pada tahun kemarin banyak Perusahaan asal Sidoarjo tahun ini dari Temanggung, hal ini menjadi aneh serta mencurigakan”, Tuturnya.

Sebelumnya,  Proyek prestisius rehabilitasi Taman Alun-alun tugu Majapahit dengan tinggi 45 meter senilai Rp 2.8 miliar yang dikerjakan oleh CV Indraprasta kedua kalinya  di sidak Komisi II DPRD Kota Mojokerto  dianggap proyek gagal minus sudah tak terhitung. parahnya puluhan pekerja belum menerima gaji selama tiga minggu.

Dalam keterangan pers usai sidak proyek gagal , Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzy Pancasilawan mengungkapkan bahwa proyek alun alun nilai minusnya sudah tak bisa dikatakan lagi bahkan jika dilihat dari fisiknya baru pengerjaan diperkirakan hanya 20 persen.

lebih lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut akan menindaklanjuti untuk menggelar hearing terkait parahnya progres pengerjaaan proyek yang digadang gadang jadi ikon kota Mojokerto tersebut. kedepan ia  akan memanggil  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pemilik proyek.

Parahnya ditengah diobralnya perpanjangan bagi pengerjaan proyek di Mojokerto dalam sidak di Alun-alun para anggota komisi tersebut menemui puluhan  pekerja saja yang santai dan tidak melakukan aktifitas apa apa.

“Dilokasi kami ketemu beberapa pekerja, saat kita tanya sedang menunggu gaji dan belum menerima gaji selama tiga minggu.  ” Terang Rizky.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik menjelaskan bahwa pekerjaan Tugu alun alun tenaga kerjanya sudah berhenti beraktifitas serta banyak yang pulang. beberapa lokasi tersebut merupakan tempat keramain dan fasum ,persoalan TDK selesai nya di lapangan dan berantakan matrial di sekitar nya sangat berdampak merugikan masarakat terkait kelancaran, keamanan kenyamanan, dan mobilitas masarakat.

” kita menemukan beberapa hal yang harus menjadi evaluasi besar oleh Pemkot, yaitu terkait pola perencanaan, tahapan lelang, dan tahapan pelaksanaannya. kita ketahui tiap tahun bisa dikatakan tahapan penyerapan program fisik insfrastruktur selalu terlambat start ,sering dalam posisi jelang akhir tahun dokumen kontrak baru di tandan tangani. padahal kalau pola perencanaan bisa selesai di awal ,dan awal tahun anggaran bisa diajukan tahap lelang bisa ada cukup waktu Ndak sampai mepet akhir tahun sepreti sekarang” jelas Juned.

lebih lanjut Juned juga menegaskan Pola pola yang janggal dan kurang pas itu menjadi atensi kita untuk segera kita bedah untuk menjadi bahan RDP bersama OPD terkait  evaluasi besar kedepan dan yag terpenting memastikan harus ada konsekwensi ketegasan.

“kita akan segera mengambil langkah dan sikap yang jelas secara regulasi dan aturan main yang berlaku ,sehingga kelemahan pola yang ada selama ini benar benar bisa jadi evaluasi ,kita Ndak mau Kota Mojokerto menjadi Teracak acak oleh sekelompok pihak yang tidak jelas ” tegasnya.

Jauh sebelumnya, Proyek prestisius rehabilitasi Taman Alun-alun tugu Majapahit dengan tinggi 45 meter senilai Rp 2.8 miliar yang dikerjakan oleh CV Indraprasta akhirnya disidak Komisi II DPRD Kota Mojokerto dengan nilai progres minus hingga 11 persen.

Dalam keterangan pers usai sidak, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzy Pancasilawan mengungkapkan bahwa proyek alun alun nilai minusnya mencapai 11 persen. “Proyek Alun-alun minus 11 persen. Indikasinya proyek tersebut disub (kontrak) kan. Tapi ini baru dugaan.

lebih lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut akan menindaklanjuti untuk menggelar hearing terkait terseok seoknya proyek tersebut. Usai berkonsultasi dengan ketua DPRD, Rizky menyatakan akan memanggil rekanan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pemilik proyek dalam waktu tidak terlampau lama.

Dalam sidak di Alun-alun para anggota komisi tersebut menemui hanya empat pekerja saja. “Dilokasi kami ketemu empat pekerja, dan mereka orang Mojokerto. Ditanya siapa bosnya, bilangnya nggak tahu. Kepala tukangnya ngomong kalau mereka anak buah Andika, ” Terang Rizky kemudian.

Saat sidak anggota Dewan ditemui Eryanto dari DLH. Menurutnya ada kesalahan hitung RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dari pemenang. “Untuk pembuatan ornamen tugu di speknya sebesar Rp 450 juta, namun dalam hitungan pemenang tender tertulis Rp 9 juta. Karena adanya perbedaan yang besar sehingga mereka kesulitan keuangan karena beda hitung-hitungan, ” Urainya.

Pelaksana, sebenarnya telah melaksanakan sejumlah pekerjaan. Setelah merobohkan monumen ikon dari Kota ini pekerjaan malah tidak dilanjutkan. Beredar informasi jika pelaksana telah kabur.

Menurut Rizky, pelaksana juga telah memasang 30 dari 100 tiang pancang dengan menggunakan crane. Namun kini pihak crane yang disewa akhirnya merobohkan crane nya karena telah melampaui batas waktu sewa. ( Diy / Yak)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra