info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Pupuk Bersubsidi Langka, DPRD : Ada Kios Main-Main, Laporkan ke Dewan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Hakim, kios, kios main-main
Foto Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim

Mojokerto, Lenteramojokerto.com Pupuk bersubsidi memang menjadi barang langka bagi petani di Mojokerto. Akibatnya, beberapa petani terpaksa memakai pupuk non subsidi dengan harga jauh lebih mahal.

Kelangkaan pupuk ini juga menjadi sorotan dari pihak DPRD Mojokerto. Selain karena penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), Dewan juga mencurigai adanya permainan di Kios Pertanian.

“Dulu waktu dewan sidak ada temuan di salah satu gudang stok pupuk subsidi masih banyak, ada indikasi ditimbun,” kata Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim kepada lenteramojokerto.com, Kamis (2/12/2021).

BACA JUGA :  Kunjungi Lulu Group International di Abu Dhabi, Mendag Zulhas: Dorong Produk UKM Indonesia Tembus Pasar Timur Tengah
Hakim, kios, kios main-main
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim

Namun, Hakim mengaku masih belum bisa menunjukan lokasi kios yang diduga menimbun. Oleh karenanya, Hakim menghimbau agar melaporkan jika menemukan kios yang melakukan penimbunan.

“Saya sampaikan kalau ada kios yg main-main, tolong dilaporkan ke dewan. biar masyarakat yang harusnya dapat pupuk subsidi, bisa menikmati haknya,” ujar Hakim.

Disinggung terkait Sidak ke kios pupuk bersubsidi, Politisi dari fraksi PKB ini masih belum bisa memastikan.

BACA JUGA :  Mendag Zulhas : Perjanjian Indonesia–UAE CEPA Ditandatangani, Upaya Tingkatkan Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

“Kita akan koordinasikan dengan ketua komisi terlebih dahulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Abdul Hakim juga menilai penyusunan alokasi pupuk melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) yang dilakukan Dinas Pertanian tidak optimal menjadi biang kelangkaan Pupuk.

“Harus ditingkatkan (penyusunan e-RDKK) karena masih banyak petani dan poktan (kelompok tani) yang masih belum merasakan (pupuk bersubsidi),” kata Hakim saat diwawancarai lenteramojokerto.com, Selasa (30/11/2021).

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra