ADVERTISEMENT

MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Kader GMNI Mojokerto Beri Apresiasi

Gmni Mojokerto, UU Cipta Kerja
Tiar Kandar Gumilang Ketua Cabang GMNI Mojokerto periode 2018-2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google

Mojokerto, Lenteramojokerto.com Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki isi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja mendapatkan apresiasi dari aktivis GMNI Mojokerto.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jangka waktu perbaikan dalam dua tahun ke depan. Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak dapat dipenuhi, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Saya sangat mengapresiasi keputusan MK dan Putusan MK hari ini harus menjadi perhatian lebih kawan kawan perjuangan, bahwasannya gejolak penolakan terus berlangsung, semangat kita tidak boleh padam dan terus rapatkan barisan barisan perjuangan rakyat” ujar Tiar Kandar Gumilang Ketua Cabang GMNI Mojokerto periode 2018-2020.

Gmni Mojokerto, UU Cipta Kerja
Tiar Kandar Gumilang Ketua Cabang GMNI Mojokerto periode 2018-2020.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tersebut tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti dan baku. Bahkan ada perubahan penulisan di beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Selain itu, Undang-undang tersebut disahkan di tengah penolakan berbagai pihak mulai dari mahasiswa sampai buruh karena dinilai akan merugikan pekerja.

“Di tahun 2020 saya mengkoordinasikan aksi GMNI Sepakat Tolak OmnibusLaw ( Gestok ) dan sampai dengan aksi serentak dengan cipayung plus di mojokerto. Omnibus serta UU Cipta Kerja ialah musuh bersama kita hari ini, dengan adanya perbaikan maka kita harus menaruh fokus kembali mengawal DPR yang hari ini bertugas untuk memperbaiki agar tetap memihak kepada kepentingan masyarakat dan buruh” ujar Kandar.

Berita Terkait