ADVERTISEMENT

Munculkan Pro Kontra, Aktivis Perempuan Mojokerto Turut Soroti Permendikbud PPKS

Aktivis perempuan, pmii, mahasiswa, unim
Ana Yuskristiyaningsih, aktivis perempuan
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google

Mojokerto, Lenteramojokerto.com Munculnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) no 30 tahun 2021 memunculkan pro dan kontra dari banyak pihak. Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini tak lepas dari sorotan Mahasiswa Mojokerto.

Ana Yuskristiyaningsih, aktivis perempuan Mojokerto mengatakan, banyak poin-poin dan pasal penting di permendikbud ristek no 30 tahun 2021 tentang PPKS, malah terkesan melegalkan sex bebas.
“Sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, i dengan adanya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ Secara tidak langsung melegalkan adanya seks bebas di lingkungan Perguruan tinggi,” ucap Ana kepada Lenteramojokerto.com, Minggu (21/11/2021).

Aktivis perempuan, pmii, mahasiswa, unim, PPKS
Ana Yuskristiyaningsih, aktivis perempuan Mojokerto

Lebih lanjut, Mahasiswi UNIM Mojokerto ini juga memaparkan bahwa frasa ‘tanpa persetujuan korban’ malah bisa dijadikan upaya pelaku untuk lolos dari jeratan kasus pelecehan seksual.
“Seperti kasus yang pernah dikawal teman komunitas diluar kota. Ada seseorang yang mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak langsung melaporkan kepada pihak berwajib. ketika pada proses pembuatan berita acara pemeriksaan, penyidik malah bertanya ‘mengapa baru melaporkan sekarang apakah beberapa bulan kemarin kamu setuju?’ Padahal beberapa bulan kemarin korban tidak langsung melaporkan karena mengalami gangguan stres dan trauma” paparnya.

“Dan lucunya, kasus tersebut dihentikan karena korban dianggap setuju dengan perlakuan tersebut,” lanjut Ana bercerita.

Berita Terkait