ADVERTISEMENT

Permendikbud Dianggap Legalkan Pelecehan Seksual, AUIM Audiensi Ke DPRD Kabupaten Mojokerto

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Resah dengan adanya Permendikbud No 30 tahun 2021, Aliansi Umat Islam Mojokerto (AUIM) melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Dalam Audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto di jl RA Basoeni Sooko Mojokerto pada Kamis (18/11/2021) siang hari, AUIM ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H Subandi.

Ketua AUIM H Ahmad mengatakan, adanya permendikbud tersebut ia rasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
“Kami meminta DPRD bisa menyampaikan aspirasi kita untuk menolak Permendikbud karena bertentangan norma-norma agama Islam,” kata Achmad.

Permendikbud, auim, dprd
Suasana audiensi antara Aliansi Umat Islam Mojokerto dengan Dewan Perwakilan Kabupaten Mojokerto (DPRD) Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (18/11/2021)

Menurut Ahmad, Permendikbud tersebut ia nilai malah melegalkan pelecehan seksual didalam pendidikan.
“Setidaknya ada 5 poin yang ada disitu (Permendigbud) yang intinya melegalkan tindak asusila,” ucapnya

Ia juga menyayangkan sikap dari K.H Yaqut Cholil Qoumas selaku Mentri Agama yang malah mendukung Permendikbud yang jelas-jelas meresahkan Masyarakat.
“Kami juga menyayangkan keberpihakan mentri agama dalam putusan Permendikbud tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H Subandi menerima semua tuntutan dari AUIM. Pihak Dewan juga akan mengirimkan tuntutan itu ke DPR RI.
“Ya, kita terima semua aspirasinya. Hanya saja kita akan baca terlebih dahulu untuk lebih memantabkan. Kita akan kirimkan surat ke DPR RI dengan tembusan ke DPRD Jatim,” tegas Suandi.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra