ADVERTISEMENT

Tak Indahkan KIP Jatim, Pemdes Peterongan Terancam Pidana UU Keterbukaan Informasi

Pemdes petrrongan, uu keterbukaan publik,
LSM Barracuda saat mendatangi kantor Pemdes Peterongan
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google

Mojokerto, Lenteramokokerto.com LSM Barracuda mengancam akan menuntut jalur pidana bagi pemerintah Desa (Pemdes) Peterongan, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Hal ini lantaran Pemdes Peterongan tak indahkan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jatim terkait keterbukaan informasi publik.

Kuasa hukum LSM Barracuda, Akhmad Zamroni menjelaskan Pemdes Peterongan Kecamatan Bangsal, tidak mematuhi putusan Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor: 137/II/KI-Prov.Jatim- PS- A/tanggal 6 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kita datangi kantor balai desa agar Pemdes Peterongan menjalankan putusan KIP Jatim yang sudah berkekuatan hukum,” ucapnya, Rabu (10/11/2021).

Pemdes petrrongan, uu keterbukaan publik,
LSM Barracuda saat mendatangi kantor Pemdes Peterongan

Namun jika Pemdes lanjutnya tidak melaksanakan putusan itu, ia tambahnya akan mengajukan penetapan Eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terhadap Pemerintah Desa Peterongan. Langkah penetapan Eksekusi ke PTUN Surabaya ditempuh lantaran ada kemungkinan Pemdes tidak menjalakan putusan KIP Jatim.

“Langkah kita selanjutnya mengajukan eksekusi ke PTUN, jika sudah ada putusan dari PTUN namun Pemdes Peterongan tetap tidak mematuhi akan kita laporkan pidana sesuai dalam pasal 52 UU No.14 tahun 2008,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Barracuda Hadi Purwanto mengatakan, tujuannnya ke Desa Peterongan hanya melaksanakan putusan Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor: 137/II/KI-Prov.Jatim- PS- A/tanggal 6 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan dipertegas Surat Keterangan Putusan Inkrah Komisi Informasi Publik Jatim No. 137/IX/KL- PROV.Jatim – PS-A-1/2021 tanggal 21 September 2021 yang isinya mengabulkan permohonan pemohon, terkait Perdes tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemdes Peterongan pada T.A 2015, 2016 dan 2017, Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Pekerjaan Fisik Bangunan oleh Pemdes Peterongan tahun 2015, 2016 dan 2017 dan Salinan SPJ terkait Kegiatan Bidang penyelengara Pemdes, Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang dilakukan Pemdes Peterongan pada Tahun 2015, 2016 dan 2017.

Berita Terkait