info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

DPRD Kota Mojokerto Akhirnya Sepakati Bentuk Pansus BPRS Syariah

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
pansus bprs
Foto Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Kamis (28/10/2021)

 

Kota Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BPRS Syariah. Pembentukan pansus tersebut sebagai bentuk upaya penyehatan bank plat merah akibat terjerat persoalan likuditas dan kredit macet.

 

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto. Bahkan, lebih dari separuh wakil rakyat kota Mojokerto hadir dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Kamis (23/10/2021).

BACA JUGA :  Diduga Melakukan Pencabulan Anak, Guru Ngaji di Sooko Dilaporkan ke Polisi

 

“Keputusan DPRD berdasarkan azas musyawarah mufakat, maka ditetapkan pembentukan Pansus BPRS Syariah. Pansus ini akan bekerja selama enam bulan kedepan, ” ucap pimpinan sidang paripurna, Sony Basuki Rahardjo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

 

Dalam sidang, politisi Partai Golkar ini juga menetapkan Moeljadi sebagai ketua Pansus dan Mochamad Harun sebagai wakil ketua pansus.

BACA JUGA :  Ustadz di Sooko Diduga Cabuli 3 Muridnya, Korban Mengaku 25 Kali Dicabuli

 

Upaya penyelamatan dan penyehatan BPRS Syariah menjadi isu utama dari menggelindingnya pansus ini. Agus Wahjudi Utomo dari F Golkar mengungkapkan pihaknya berniat membantu kinerja BPRS saat ini.”Melalui pansus kita tahu sejauh mana pengucuran modal pemerintah yang diberikan kepada BPRS. Itu demi penyehatan dan kelancaran kinerja BPRS sendiri, ” Jelasnya.

 

Golkar, katanya, mendukung pembentukan pansus semata untuk penyehatan BPRS sendiri. “Kalau ada pelanggaran hukum maka kami menyerahkan kepada aparat hukum sendiri, ” Tandasnya.

BACA JUGA :  Kasus Dugaan Pencabulan Sesama Jenis di Mojokerto Naik ke Tahap Penyidikan, SPDP Sudah Diterima Kejari

 

Sementara itu, berbicara tanpa teks, Djunaedi Malik, Wakil Ketua DPRD dari FPKB secara tegas mengungkapkan persetujuan atas pembentukan pansus ini.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra