ADVERTISEMENT

Perpres Dana Abadi Pesantren Dinilai Janggal oleh Kiai di Mojokerto

Perpres, Pesantren, Dana Abadi Pesantren
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Anggaran atau Dana Abadi Pesantren menuai sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali Para Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Mojokerto yang merasa terdapat kejanggalan dalam Perpres tersebut.

Kritikan sejumlah kiai yang berada di Mojokerto lantaran tidak menginginkan jika pemerintah terlalu masuk dalam mengatur berbagai hal tentang pesantren. Seperti yang disampaikan Pengasuh Ponpes Robithotul Ulum, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, KH Masrihan Ashari, yang tidak menginginkan jika pemerintah ikut campur mengatur kurikulum yang seharusnya menjadi kewenangan pesantren.
“Memang negara mulai atau menjanjikan adanya pendampingan dan pendanaan. Tetapi juga dengan banyak laporan-laporan keuangan lain yang harus disampaikan,” jelas Mustyar DPC PKB Mojokerto itu, Senin (20/9/2021).

Dirinya juga berharap kepada yang memiliki kewenangan dapat memberikan pencerahan atau sosialisasi terkait berbagai isu terkait Perpres tersebut kepada seluruh pengasuh Ponpes.

“Saya titip kepada Bu Ayni Zuhro (Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto) untuk mengumpulkan para kiai agar diberi penjelasan yang terang terkait Perpres no 82 ini. Hal itu agar para kiai tidak takut menerima bantuan dari pemerintah untuk pesantren,” ungkapnya.

Perpres, Pesantren, Dana Abadi Pesantren

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh menyampaikan, hadirnya Perpres nomor 82 tahun 2021 ini sebagai upaya untuk menghadirkan negara kedalam pendidikan pesantren, Selain itu, Perpres tersebut dapat dijadikan legal standing dalam undang-undang pesantren.

Berita Terkait