info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

PUPR Kabupaten Mojokerto Menilai Surat dari KLHK yang Ditujukan Padanya Salah Alamat

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Pupr, pupr kabupaten mojokerto,
Foto Surat sari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat (foto : Doc Lenteramojokerto.com)

 

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Menindaklanjuti aduan dari PSPLM terkait galian-c yang diduga menyalahi aturan, membuat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pusat mengirimkan surat tembusan ke beberapa dinas terkait, salah satunya yakni Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Namun, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menilai surat yang ditujukan kepadanya salah alamat.

Kadis SDA (Sumber Daya Air) Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rois Arif mengatakan, pihak PUPR Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wewenang dalam perizinan pertambang. Oleh karenanya, pelayangan surat dari kementrian lingkungan hidup dinilainya tidak tepat dan salah alamat.

BACA JUGA :  Barang Bukti Narkoba hingga Bak Mandi Dimusnahkan Kejari Kabupaten Mojokerto

“Tidak tepat sebenarnya, berhubung sudah terlanjur kita akan tetap berkoordinasi dengan pusat,” ucap Rois saat dihubungi Lenteramojokerto.com melalui WhatsApp, Senin (13/9/2021).

Lebih lanjut, Rois turut menjelaskan, meskipun titik galian berada secara administrasi di wilayah Kabupaten Mojokerto, namun dalam proses perizinan sama sekali tidak melibatkan pihaknya.

“Ijin tambang ada di provinsi, tidak melewati kita,” tegasnya.

 

BACA JUGA :  Dugaan Pencabulan Sesama Jenis di Sooko, Keluarga Korban : Anak Saya Bercerita Sambil Menangis

 

Pupr, pupr kabupaten mojokerto,
Surat sari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat (foto : Doc Lenteramojokerto.com)

Disinggung masalah galian c yang masuk dalam area sungai, PUPR Kabupaten Mojokerto melemparkan tanggung jawab tersebut ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Timur.

“Bukan ranah kita, itu tanggung jawab BBWS karena saat izin surat rekomendasinya dari sana bukan dari kita. Cuman kita akan berkordinasi dan memonitoring,” pungkasnya.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra