info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

TKSK di Kabupaten Mojokerto dapat SP 1 Dinsos Karena Bekerja Tak Sesuai Pedoman Kemensos

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
tksk, dinsos kabupaten mojokerto,
Foto Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

 

tksk, dinsos kabupaten mojokerto,
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Bekerja tidak sesuai dengan Pedoman Umum Kementrian Sosial (Kemensos) RI, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terancam mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto. Hal ini tak lepas dari temuan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui 9 agen tak resmi pada bulan Agustus 2021.

“Untuk agen kan sudah kami beri sanksi berupa pemberhentian. Sedangkan kan untuk TKSK-nya akan kami beri SP 1, belum SP 3,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyono, Rabu (18/8/2021).

BACA JUGA :  Kemensos Malas Sanksi Pendamping PKH yang Merankap Supplier BPNT di Mojokerto

Harapannya dengan kawalan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan optimal. Namun, dalam penyaluran bantuan tersebut diduga terjadi indikasi monopoli hingga kemunculan E Warong abal-abal atau E Warong dadakan.

Ludfi pun mengakui, bahwa telah terjadi kesalahan administrasi penambahan agen baru dalam penyaluran BPNT bulan Agustus 2021. Sehingga pihaknya memanggil TKSK dan Pedamping se-Kabupaten Mojokerto.

BACA JUGA :  Oknum Pendamping PKH Rangkap Supplier Hanya di SP, Dinsos Dinilai Tidak Tegas

“Pendamping dan TKSK sudah kita panggil untuk kita klarifikasi. Kita akan evaluasi. Dari pemberitaan kemarin kami mengakui ada kesalahan administrasi dan miss komunikasi dengan pihak bank,” ungkapnya.

Persoalan ini juga menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, terlebih dilaksanakan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra