ADVERTISEMENT

TKSK di Kabupaten Mojokerto dapat SP 1 Dinsos Karena Bekerja Tak Sesuai Pedoman Kemensos

tksk, dinsos kabupaten mojokerto,
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google

 

tksk, dinsos kabupaten mojokerto,
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Lenteramojokerto.com – Bekerja tidak sesuai dengan Pedoman Umum Kementrian Sosial (Kemensos) RI, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terancam mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto. Hal ini tak lepas dari temuan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui 9 agen tak resmi pada bulan Agustus 2021.

“Untuk agen kan sudah kami beri sanksi berupa pemberhentian. Sedangkan kan untuk TKSK-nya akan kami beri SP 1, belum SP 3,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyono, Rabu (18/8/2021).

Harapannya dengan kawalan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan optimal. Namun, dalam penyaluran bantuan tersebut diduga terjadi indikasi monopoli hingga kemunculan E Warong abal-abal atau E Warong dadakan.

Ludfi pun mengakui, bahwa telah terjadi kesalahan administrasi penambahan agen baru dalam penyaluran BPNT bulan Agustus 2021. Sehingga pihaknya memanggil TKSK dan Pedamping se-Kabupaten Mojokerto.

“Pendamping dan TKSK sudah kita panggil untuk kita klarifikasi. Kita akan evaluasi. Dari pemberitaan kemarin kami mengakui ada kesalahan administrasi dan miss komunikasi dengan pihak bank,” ungkapnya.

Persoalan ini juga menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, terlebih dilaksanakan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berita Terkait