info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Bapenda Mojokerto Gandeng Kejaksaan untuk Memberantas Pengusaha Pertambangan Tunggak Pajak

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Bapenda, Lokasi galian, ditutup, Tunggak pajak, 1,3 m, pengusaha pertambangan
Satpol PP melakukan blokade galian c yang menunggak pajak

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Sempat menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya untuk menyelamatkan uang negara di sektor tambang. Kali ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberantas pengusaha pertambangan yang membandel menunggak pajak

 

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) yang dimaksudkan untuk meminimalisir kebocoran anggaran di sektor tambang.

BACA JUGA :  Kakek di Trowulan Ditemukan Tewas Gantung Diri

’’Kami gandeng kejaksaan selaku pengacara negara, ini sebagai keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan uang negara’’ ungkap

 

Dalam surat kuasa khusus (SKK) yang diterbitkan dua hari lalu, setidaknya ada dua penunggak pajak yang menjadi atensi. Masing-masing dengan nilai piutang ke negara Rp 1,2 miliar untuk pengusa galian di Kecamatan Godang dan Rp 20 juta untuk pengusaha galian di Kecamatan Jatirejo.

’’Kerugian negara itu sebelumnya jadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun 2020 lalu dan harus dilakukan penagihan,’’ tambahnya.

BACA JUGA :  Belum Ada Tersangka, Kejaksaan Tanyakan Perkembangan Hasil Penyidikan Kasus Uang Baru 3,7 M

 

Dengan adanya SKK tersebut, kejaksaan menjadi bisa untuk melakukan penagihan pada penunggak pajak. Selain ittu, di tengah kejaksaan memproses, aset galian di Desa jatidukuh, Kecamatan Gondang milik penunggak pajak juga akan disegel Satpol PP.

Sesuai pasal 103-A ayat 2 Perda No. 1, tahun 2018 juga disebutkan, penunggak pajak bisa dijatuhi sanksi administratif oleh bupati dan dapat melibatkan instansi terkait atau aparat penegak hukum dalam upaya menyelamatkan uang negara.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra