info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Ketersediaan Beberapa Obat Menipis, Kejari Wanti-Wanti Apotek Di Kabupaten Mojokerto

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Kejari, apotek, Kabupaten Mojokerto, Obat menipis
Foto Kejasaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tengah sidak ke sejumlah apotek, Minggu (18/7/2021)
Kejari, apotek, Kabupaten Mojokerto, Obat menipis
Kejasaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tengah sidak ke sejumlah apotek, Minggu (18/7/2021)

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mewanti-wanti apotik agar tidak menimbun dan memainkan harga obat selama pandemi Covid-19, Hal ini dikarenakan ketersedian beberapa obat mulai menipis.

Pernyataan ini disampaikan Kejari Kabupaten Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota Satreskrim Polres Mojokerto, Dinkes, dan BPOM ke sejumlah apotek di wilayah Kabupaten Mojokerto, Minggu (18/7/2021).

BACA JUGA :  Ketua KPRI Budi Artha Anggap RAT Luar Biasa Cacat Secara Hukum

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono mengatakan bahwa pihaknya akan terus memonitor apabila ada orang ataupun perusahaan yang berani menimbun barang-barang yag terkait dengan Covid-19

“Maka kita tidak akan main-main untuk menproses secara hukum,” tegas Gaos.

Meskipun ketersediaan obat dan vitamin di beberapa apotik menipis, sejauh ini belum ditemukan lonjakan harga alat kesehatan (alkes) dan obat secara drastis.

“Jika memang terjadi kenaikan harga, hanya Rp 2 ribu, saya pikir ini wajar. Artinya tindak pidana dalam operasi yang kita lakukan bersama Reskrim, Dinkes, maupun BPOM Kabupaten Mojokerto belum ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” terangnya.

BACA JUGA :  Korupsi Bank Jatim Mojokerto, Negara Rugi Rp 1,1 Miliar

Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum di sini, katanya, adalah penimbunan yang dapat menaikkan harga di pasaran.

“Sudah jelas dalam situasi saat ini, pemerintah dalam hal ini Menkes dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, maupun Pak Jaksa Agung, sudah jelas menginstruksikan, jangan sampai ada penimbunan, baik terkait dengan obat dan jangan sampai harga di pasar ini melonjak melebihi aturan yang ditetapkan,” kata pungkas Gaos.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra