HOME // Ekonomi // Hukum

 

Kebocoran PAD di Sektor Tambang, DPRD Kabupaten Mojokerto Angkat Bicara

 Pada: 10 Juni 2021

Kebocoran PAD, pertambangan
Aktifitas pertambangan galian c

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Sempat menjadi sorotan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pertambangan juga mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Kebocoran anggaran yang ditafsir menyentuh angka Rp 2,5 miliar lebih setiap bulan membuat DPRD Mojokerto mendesak Pemkab menekan dugaan kebocoran uang negara tersebut.

Abdul Hakim, Anggota Komisi II DPRD Mojokerto meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) agar sering melakukan operasi ke tambang agar tidak kebocoran PAD.

“Harusnya setelah tahu ada kebocoran PAD disektor tambang, Kepolisian dan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP harus sering melakukan operasi,” ujar Hakim pada Lenteramojokerto.com, Kamis (10/6/2021).

Hakim juga membenarkan adanya kebocoran anggaran PAD sebesar 2,5 M setiap bulan di sektor tambang. Kebocoran yang dimaksud karena tidak adanya pendapatan yang masuk di PAD kabupaten yang seharusnya masuk di Bapenda.

BACA JUGA :  BUMD Bidang Pertanian Digadang Bisa Menjawab Keluhan Petani Terkait Hasil Panen Murah

“Yang di Komentarkan KPK ke Pemkab sudah jelas, tinggal bagaimana Pemkab meneruskannya,” ujar Hakim.

Disinggung rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait menyikapi kebocoran PAD di sektor tambang, DPRD Kabupaten Mojkokerto mengatakan masih menunggu pembahasan LKPJ APBD 2020 rampung.

“Belum (RDP dengan OPD), ini masih membahas LKPJ 2020,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat soroti kebocoran Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto di sektor pertambangan. Kebocoran anggaran yang ditafsir menyentuh angka Rp 2,5 miliar lebih setiap bulan membuat KPK meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk menekan dugaan kebocoran uang negara tersebut.

Menurut pemaparan Bupati Mojokero, Ikfina Fahmawati, kebocoran pendapatan anggaran daerah tersebut dikarenakan maraknya tambang galian C (sirtu) yang diduga tak berizin di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut sempat menjadi sorotan KPK saat menjalankan supervisi di Mojokerto.

BACA JUGA :  Tidak Sesuai RTRW, Dewan Desak Pemkab Mojokerto Jaga Lahan Pertanian

’’KPK meminta untuk mengawal uang yang harusnya masuk negara, namun tidak bisa masuk ke negara (PAD), salah satunya galian-galian,” ucap Ikfina Fahmawati, Jum’at (7/5/2021). (Diy)









Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI