info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Kebocoran PAD di Sektor Tambang, DPRD Kabupaten Mojokerto Angkat Bicara

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Kebocoran PAD, pertambangan, polres belum, berkas pelimpahan, satpol pp
Foto Aktifitas pertambangan galian c
Kebocoran PAD, pertambangan
Aktifitas pertambangan galian c

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Sempat menjadi sorotan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pertambangan juga mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Kebocoran anggaran yang ditafsir menyentuh angka Rp 2,5 miliar lebih setiap bulan membuat DPRD Mojokerto mendesak Pemkab menekan dugaan kebocoran uang negara tersebut.

Abdul Hakim, Anggota Komisi II DPRD Mojokerto meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) agar sering melakukan operasi ke tambang agar tidak kebocoran PAD.

BACA JUGA :  Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Peluang Petani Indonesia, Mendag Lutfi di WEF 2022: Jangan Dirusak Standar Ganda

“Harusnya setelah tahu ada kebocoran PAD disektor tambang, Kepolisian dan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP harus sering melakukan operasi,” ujar Hakim pada Lenteramojokerto.com, Kamis (10/6/2021).

Hakim juga membenarkan adanya kebocoran anggaran PAD sebesar 2,5 M setiap bulan di sektor tambang. Kebocoran yang dimaksud karena tidak adanya pendapatan yang masuk di PAD kabupaten yang seharusnya masuk di Bapenda.

BACA JUGA :  Belum Ada Tersangka, Kejaksaan Tanyakan Perkembangan Hasil Penyidikan Kasus Uang Baru 3,7 M

“Yang di Komentarkan KPK ke Pemkab sudah jelas, tinggal bagaimana Pemkab meneruskannya,” ujar Hakim.

Disinggung rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait menyikapi kebocoran PAD di sektor tambang, DPRD Kabupaten Mojkokerto mengatakan masih menunggu pembahasan LKPJ APBD 2020 rampung.

“Belum (RDP dengan OPD), ini masih membahas LKPJ 2020,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat soroti kebocoran Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto di sektor pertambangan. Kebocoran anggaran yang ditafsir menyentuh angka Rp 2,5 miliar lebih setiap bulan membuat KPK meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk menekan dugaan kebocoran uang negara tersebut.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra