info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Pengelola Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto Belum Dapat Sanksi Jadi Tanda Tanya 

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Pengelola Hotel Ayola Sunrise Mall  Mojokerto Belum Dapat Sanksi Jadi Tanda Tanya 
Foto Hall Hotel Ayola Sunrise Mall  Mojokerto disegel
Pengelola Hotel Ayola Sunrise Mall  Mojokerto Belum Dapat Sanksi Jadi Tanda Tanya 
Hall Hotel Ayola Sunrise Mall  Mojokerto disegel

lenteramojokerto.com |  Hotel Ayola Sunrise Mall  Mojokerto – Sanksi yang diberikan kepada pengelola dua gedung pertemuan yang dijadikan tempat wisuda yakni Hall Hotel Ayola dan Astoria hanya masih sebatas pencabutan Sertifikat Layak Operasi (SLO). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto belum memberikan sanksi berupa denda. Bahkan, polisi penegak perda itu masih belum memutuskan besaran nominal denda terhadap pihak dua gedung yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu.

BACA JUGA :  Ustadz di Sooko Diduga Cabuli 3 Muridnya, Korban Mengaku 25 Kali Dicabuli

Dikutip dari lenterainspiratif.id, Kabid Tantrib Satpol PP Kota Mojokerto, Fudi Harijanto mengatakan, untuk sementara sanksi yang dikeluarkan berupa pencabutan Sertifikat Layak Operasional (SLO) dan penyegelan dua gedung itu, sehingga dua gedung itu dilarang ditempati acara. Sedangkan untuk sanksi denda, pihaknya masih berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jatim terkait tarif denda dan sanksi lainnya.

“Kita masih berkoordinasi dengan Satpol PP Jatim terkait hal ini, kalau nanti bisa menggunakan Pergub ya kita pakai Pergub,” katanya, Selasa (26/05/2021).

BACA JUGA :  Kasus Dugaan Pencabulan Sesama Jenis di Mojokerto Naik ke Tahap Penyidikan, SPDP Sudah Diterima Kejari

Lebih lanjut Fudi mengatakan nantinya, pelanggaran prokes hingga berbuntut pembubaran paksa dan pencabutan SLO ini dibebankan kepada pengelola gedung dan penyelengara atau penanggung jawab acara wisuda.

“Penyebabnya kan yang menyelanggarakan, jadi tidak mungkin kita menindak berapa ratus orang yang ada di situ, sehingga kita bebankan kepada pengelola tempat dan penanggungjawab acaranya,” jelas Fudi.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra