info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

PMII Soroti Kejanggalan Perizinan Pertambangan di Wilayah Mojokerto

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
PMII Mojokerto Soroti Izin Tambang di Mojokerto
Foto PC PMII Mojokerto saat menyampaikan pendapatnya saat audiensi dengan Wakil Bupati Mojokerto pada, Rabu (21/2/2021)
PMII Mojokerto Soroti Izin Tambang di Mojokerto
PC PMII Mojokerto saat menyampaikan pendapatnya saat audiensi dengan Wakil Bupati Mojokerto pada, Rabu (21/2/2021)

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto soroti proses perizinan pertambangan di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Tidak adanya rekomendasi dari BBWS, namun IUP bisa keluar membuat PMII mempertanyakan proses perizinan tambang.

Pernyataan ini disampaikan sekretaris PMII Mojokerto pada saat menghadiri audiensi antara PSPLM beserta PMII dengan Wakil Bupati di diselenggarakan di Kantor Bupati Mojokerto Pendopo Peringgitan, Rabu (21/4/2021).

BACA JUGA :  Kasus Limbah di Bekas Galian C Mojokerto, Polres Uji Sampel ke DLH Jatim

Sekretaris Umum PC PMII Mojokerto, Dwi Yuliyanto menyampaikan, terdapat kejanggalan dalam proses perizinan tambang, salah satunya di desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Mojokerto.

“Jangan jangan ada permainan dalam perizinan tambang ini,” ujarnya saat audiensi.

Mahasiswa dari UNIM ini juga menjelaskan, salah satu kejanggalan yang terjadi seperti tidak ada rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di salah satu pertambangan di desa Jatidukuh, namun IUP tetap dikeluarkan dan tetap beroperasi.

BACA JUGA :  Kasus Limbah di Bekas Galian C Mojokerto, Polres Uji Sampel ke DLH Jatim

“Padahal BBWS tidak merekom, tapi tetap ada izin,” jelasnya.

Masih kata Dwi, ia juga menyoroti banyaknya pertambangan yang ilegal, dan tidak membayarkan pajak. Ia menilai hal tersebut sangat merugikan pendapatan negara.

“Hanya 10 pertambangan yang membayar pajak,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Mojokerto ikhwanul qirom juga mempertanyakan proses perizinan tambang oleh pemerintah kabupaten. Hal iki karena banyaknya tambang di Gondang memakai lahan yang produktif.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra