HOME // Politik

 

Aliansi BEM Mojokerto Raya Tolak Kedatangan Pimpinan Militer Myanmar

 Pada: 23 April 2021

Aliansi BEM Raya menyampaikan pernyataan sikap penolakan pimpinan junta militer Myanmar
Aliansi Bem Mojokerto Raya saat menyampaikan pernyataan sikap penolakan kehadiran pimpinan junta Militer Myanmar pada hari kamis (22/4/2021) di kampus Universitas Islam Majapahit (UNIM) Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Rencana kedatangan pimpinan junta militer Myanmar dalam KTT Asean yang akan digelar di Jakarta pada, Sabtu (24/4/2021) mendatang mendapatkan penolakan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mojokerto raya.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aliansi BEM Mojokerto Tsabit Ikhmaddi, saat menggelar pernyataan sikap pada hari kamis (22/4) di kampus Universitas Islam Majapahit (UNIM) Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Tsabit Ikhmaddi mengatakan, Menyikapi hal tersebut Aliansi BEM Mojokerto menegaskan bahwa kita sebagai negara demokrasi harusnya bisa memilih dengan tepat tindak lanjut untuk permasalahan HAM dan Kudeta di Myanmar.

“Kita menolak perwakilan dari Myanmar hadir dalam KTT ASEAN, karena didapur kenegaraannya sendiri masih belum tuntas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dirinya sedang menyoroti isu yang ada di pemerintahan Myanmar tentang pelanggar HAM tingkat Darurat, terlebih ke depan akan diadakan KTT ASEAN, yang rencananya akan dihadiri oleh pemimpin junta militer.

“Kalau kita menerima itu artinya kita mengakui kepimimpinan yang direbut paksa tersebut” ungkapnya.

Untuk itu, Ia bersama rekan Aliansi BEM Mojokerto yang lain mengharap agar Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri mendesak kepada Pengurus ASEAN dan PBB Menuntaskan permasalahan di Myanmar.

“Kami menuntut untuk dapat menuntaskan HAMnya dulu, jadi pemerintahannya ditata dulu di dalam Myanmar baru bisa menghadiri rapat tertinggi ASEAN,” terangnya.

Mengingat, di Myanmar telah banyak memakan korban akibat pemerintahan yang dirampas dengan cara Kudeta Militer tersebut.

“Di Negara mereka sudah kacau, di sana itu sudah ada sekitar 730 orang yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 3.000 aktivis bahkan wartawan dan yang lain-lain, yang ikut demonstrasi ditahan, itu kan pelanggaran HAM berat” tegasnya. (Diy)









Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI