info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

BUMD Bidang Pertanian Digadang Bisa Menjawab Keluhan Petani Terkait Hasil Panen Murah

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
BUMD Bidang Pertanian, Hasil Panen, Anjlok
Foto Gambar Ilustrasi
BUMD Bidang Pertanian, Hasil Panen, Anjlok
Gambar Ilustrasi

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Selain kelangkaan pupuk, hasil panen petani di Kabupaten Mojokerto yang rawan harganya anjlok menjadi sorotan DPRD Kabupaten Mojokerto. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pertanian, Dewan mengklaim bisa menjadi solusi bagi petani kabupaten Mojokerto terkait hasil panen yang sering rugi lantaran harga hasil panen menjadi murah.

Anggota Pansus yang membahas Raperda tentang Ketahanan Pangan, Edi Ikhwanto mengatakan, BUMD Bidang Pertanian ini nantinya bisa menyerap dan mengelola hasil pertanian se-kabupaten Mojokerto. Hal ini bisa menjawab kekhawatiran petani yang tidak bisa menjual hasil panennya karena harga yang anjlok.

BACA JUGA :  Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Peluang Petani Indonesia, Mendag Lutfi di WEF 2022: Jangan Dirusak Standar Ganda

“Ini bentuk keperdulian pemerintah terhadap petani di Mojokerto,” Ujar Edi pada Lenteramojokerto.com pada, Kamis (15/4/2021).

Edi juga menjelaskan, bahwa saat ini pembentukan BUMD Bidang Pertanian ini sudah masuk dalam draft Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan memperkirakan satu tahun kedepan BUMD ini sudah ada di Kabupaten Mojokerto.

“Sudah masuk draft, paling satu tahun sudah berdiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi dari partai PKB menjelaskan, bahwa BUMD Bidang Pertanian nantinya akan berada dibawah naungan Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari), adapun dalam penyerapan hasil pertanian di setiap desa, DPRD Kabupaten Mojokerto akan melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Pemerintah Desa (Pemdes).

BACA JUGA :  Inflasi Dunia dan Lockdown Tiongkok Peluang Petani Indonesia, Mendag Lutfi di WEF 2022: Jangan Dirusak Standar Ganda

“Nantinya Dinas Pangan dan Perikanan yang menangani BUMD tersebut, untuk penyerapan kita akan melibatkan Gapoktan dan Pemerintah Desa,” ucapnya.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra