info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Buntut Potong Reklame, Pandu Putra Majapahit Akhirnya Gugat Walikota Mojokerto

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Kasus Gugatan CV. Pandu Putra Majapahit Vs Pemkot Mojokerto Terus Berlanjut
Foto Foto : Situasi saat sidang
Foto : Suasana persidangan

Lenteramojokerto.com | Mojokerto – Sidang gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dengan nomor perkara TUN 123/G/2020/PTUN.SBY yang dilayangkan Direktur Utama CV. Pandu Putra Majapahit , Mohammad Agus Fauzan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kota Mojokerto dan Walikota Mojokerto , kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kamis (15/10/2020).

Dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli, pihak penggugat CV. Pandu Putra Majapahit, menghadirkan dua saksi fakta dan satu saksi ahli hukum administrasi negara Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H, yang juga dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Ima dalam kesaksiannya menjelaskan, sengketa gugatan CV. Pandu Putra Majapahit kepada Satpol PP dan Walikota Mojokerto sudah tepat. Sebab, badan hukum tersebut merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan oleh keputusan maupun tindakan tata usaha negara (TUN) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah.

Ditandaskan Ima, moratorium yang dilakukan oleh Walikota Mojokerto merupakan kebijakan pemerintah daerah namun dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini tindakan Walikota Mojokerto menerbitkan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tentang Moratorium Izin Penyelenggaraan Reklame yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tertanggal 22 Juli 2019 adalah Tindakan Pemerintahan.

“Dengan demikian perbuatan melawan hukum oleh Walikota Mojokerto dalam menerbitkan Instruksi Moratorium Izin Penyelenggaraan Reklame merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra