info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Mendekati Pelaksanaan Pilbup Mojokerto 2020, KPU Mojokerto Hujan Kritik

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
KPU Mojokerto Hujan kritik
Foto Foto : KPU Mojokerto
KPU Mojokerto Hujan kritik
Foto : KPU Mojokerto

lenteramojokerto.com | Sooko – Mendekati pelaksanaan pesta demokrasi pilbup Mojokerto tahun 2020, KPU Mojokerto di kritik sejumlah kalangan termasuk organisasi wartawan lantaran Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon para bapaslon kontestan Pilbup Mojokerto 2020 yang diunggah di laman KPU, sulit diakses publik.

Tak tanggung tanggung bahkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at harus angkat bicara soal keterbukaan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon semua bapaslon bupati-wabup yang sudah mendaftar pada 4-8 September 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at menegaskan bahwa KPU wajib mengumumkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon semua bapaslon bupati-wabup yang sudah mendaftar pada 4-8 September 2020. Kewajiban ini diatur dalam lampiran PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020.

Dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon masing-masing kandidat, wajib diunggah di laman KPU. Yaitu di situs infopemilu.kpu.go.id. Pengumuman tersebut dibuat untuk menjaring tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait sosok para kandidat.

Sayangnya, menurut Aris, tahapan tersebut belum dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto secara maksimal. Pasalnya, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon 3 bapaslon kontestan Pilbup 2020, sampai hari ini sulit diakses publik.

“Ternyata kami mengakses susah hari ini. Itu kan kaitannya dengan masukan masyarakat. Kalau data primernya tidak bisa diakses, bagaimana masyarakat bisa memberi masukan. Kami sangat menyayangkan persoalan server KPU. Bawaslu sendiri mengakses dokumen-dokumen itu di laman KPU susah banget. Ini mestinya ada terobosan,” kata Aris, Selasa (8/9/2020).

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra