info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

Penanganan Covid 19 Tak Maksimal Dengan Anggaran Milyaran, DPRD Kota Mojokerto Akan Bentuk Pansus Corona

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Foto foto : DPRD Kota Mojokerto
foto : Reses Moch Rizky Fauzi Pancasilawan, anggota DPRD Kota Mojokerto asal PDI Perjuangan

lenterainspiratif.com | Mojokerto – Sejumlah warga setempat yang terlibat dalam reses Moch Rizky Fauzi Pancasilawan, anggota DPRD Kota Mojokerto asal PDI Perjuangan, di jalan Cinde 3, lingkungan Blooto, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (13/7/2020) malam, menunjukan ketidakpuasanya akan pengangan pandemi corona oleh pemerintah daerah.

Dari soal penyemprotan desinfektan massal, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, bantuan warga terdampak yang bermukim di sekitar rusunawa Cinde yang dijadikan tempat karantina ODP dan PDP hingga polemik wajib bermasker serta penjatuhan sanksi kerja sosial dan denda administrasi yang diatur dalam peraturan walikota.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi Anggaran BTT Covid-19 Tahun 2020 Kota Mojokerto Didalami Kejaksaan

Moch Rizky Fauzi Pancasilawan, anggota DPRD Kota Mojokerto mengatakan bahwa, dalam hearing dengan Satgas Covid-19 yang digelar Dewan beberapa waktu lalu, posisi anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 11,7 miliar dari anggaran sekitar Rp 149 miliar.

“Satu item saja, yakni belanja masker sebanyak 140 ribu lembar dengan nilai pembelian sebesar Rp 400 juta. Distribusinya bagaimana. Siapa yang mendapatkan masker gratis itu, karena warga mengaku tidak mendapatkan masker selembar pun,” telisiknya.

BACA JUGA :  Dugaan Korupsi Anggaran BTT Covid-19 Tahun 2020 Kota Mojokerto Didalami Kejaksaan

Belum lagi, ujar Rizky, soal honor dari pos Dinas Kesehatan berupa insentif yang tembus angka Rp 14 miliar. “Apakah proporsi insentif antara petugas di bagian administrasi dan petugas lapangan yang bersentuhan dengan penanganan covid-19 sudah tepat? Hal ini yang masih jadi tanda tanya,” tukasnya.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra