info kecelakaan, berita hari ini, politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, viral, Indonesia, Internasional, terbaru, berita mojokerto, mojokerto” /> adalah portal berita Indonesia hari ini meliputi, berita politik, kriminal, hukum, peristiwa, terupdate, berita viral, dari Indonesia hingga Internasional, terbaru” />
ADVERTISEMENT

DPRD Kota Mojokerto Sahkan PPA Tahun Anggaran 2019, Tapi Tetap Sayangkan Penghapusan Program Seragam Gratis Bagi Siswa

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Foto Foto : Choiroyaroh
Foto : Choiroyaroh, juru bicara pimpinan Banggar

lenteramojokerto.com | Mojokerto – Meski disahkan, tak semua apa yang menjadi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran 2019 diterima begitu saja. namun ada hal penting yakni ada tujuh aspek yang disoroti fraksi-fraksi, hasil dari pembahasan raperda PPA yang dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran eksekutif, 7 – 9 Juli 2020.

Pengesahan PPA dilakukan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajahmada 145, Jum’at (10/7/2020).

BACA JUGA :  Sidang Korupsi Bank Jatim Mojokerto, BPKP Provinsi Dihadirkan Sebagai Saksi Ahli

“Pada dasarnya semua fraksi DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi peraturan daerah, namun dengan beberapa catatan,” kata Choiroyaroh, juru bicara pimpinan Banggar.

Dikutip Lenterainspiratif.com,  dari Lebih lanjut, juru bicara pimpinan Banggar juga menjelaskan bahwa laporan keuangan Kota tahun 2019 telah di audit oleh BPK, dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

BACA JUGA :  Kasus Dugaan Pencabulan Sesama Jenis di Mojokerto Naik ke Tahap Penyidikan, SPDP Sudah Diterima Kejari

“Laporan keuangan Pemerintah Kota tahun 2019 telah diaudit BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pencapaian WTP yang keenam kalinya berturut-turut ini patut diapresiasi. Namun demikian pencapaian WTP ini masih disertai dengan catatan-catatan yang menjadi rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Hendaknya catatan-catatan tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi aparatur Pemerintah Kota Mojokerto agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama,” kata Choiroiyaroh menyebut butir pertama catatan fraksi-fraksi yang disampaikan ke Walikota secara virtual tersebut.

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Berita Terkait

Menarik_ Lainnya

Berita Lainnya

Lentera Sastra