ADVERTISEMENT

Perwali Nomor 55, Tak Bermasker Denda Rp. 200.000, Menanti

foto : Sosialisasi perwali mojokerto 55
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on google
foto : Sosialisasi perwali mojokerto 55

lenteramojokerto.com | Menindaklanjuti penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto, Tim Gugus Tugas mengadakan Rapat Analisa dan Evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertempat di ruang rapat Nusantara pada Jumat (10/7) pagi. Rapat dipimpin secara langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, dengan didampingi oleh Kapolresta Mojokerto Deddy Supriadi, Dandim yang diwakili Kasdim Mayor INF MJ Arifin, Ketua DPRD Sunarto, Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria dan Sekdakot Harlistyati.

Dalam rapat evaluasi ini, membahas tentang Perwali Nomor 55 yang merupakan perubahan dari Perwali nomor 47 diantaranya penambahan pada pasal 13 yaitu tentang pembatasan kapasitas ruangan yaitu maksimal 30 % dari kapasitas ruangan. Pada perwali nomor 55 juga disampaikan tentang kunjungan dari luar daerah yang harus disertai dengan hasil negatif tes PCR atau hasil non reaktif Rapid Test.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kasatpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, pada Perwali nomor 47 yang dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, maka dalam perwali 55 dipertegas dengan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti bagi yang tidak bermasker akan dikenai sanksi berupa kerja sosial atau denda sebesar Rp. 200.000,-. “Sedangkan bagi para pelaku usaha bila melanggar, sanksi yang diberikan berupa tindakan paksa seperti pembatasan kegiatan usaha, penutupan sementara dan pembubaran kegiatan. Penyitaan KTP, Pencabutan izin usaha, denda administratif dan kerja sosial.” tegasnya.

Berita Terkait